Eks Presdir Lippo Cikarang Mangkir dari Panggilan KPK

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Oktober 2019 01:52 WIB
    Eks Presdir Lippo Cikarang Mangkir dari Panggilan KPK
    Ilustrasi KPK. Foto: MI.
    Jakarta: Eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum diketahui alasan mangkirnya tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi itu.

    "Penyidik belum memperoleh konfirmasi alasan ketidakhadirannya," kata Plt Kepala Pemberitaan Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2019.

    Yuyuk mengungkapkan, penyidik berencana akan memanggil kembali Toto. Namun, ia belum mengetahui secara kapan pemanggilan dijadwalkan.

    KPK telah menetapkan Toto sebagai tersangka izin proyek pembangunan Meikarta sejak 29 Juli 2019. Namun, hingga kini Toto belum kunjung ditahan.

    Ia juga sempat diperiksa penyidik Lembaga Antirasuah pada 8 Agustus 2019. Tapi, ia membantah memberikan Rp10,5 miliar untuk izin pembangunan kawasan Meikarta, kepada Bupati Bekasi ketika itu, Neneng Hassanah Yasin.

    KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugan suap pada proyek Meikarta. KPK juga menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, yakni Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.

    Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2017. Sedangkan, Toto merupakan pihak yang ditugaskan Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah.

    Toto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

    Sedangkan Iwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (EKO)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id