Hakim Konstitusi Bahas Uji Materi UU KPK

    Media Indonesia - 29 Oktober 2019 07:23 WIB
    Hakim Konstitusi Bahas Uji Materi UU KPK
    Ketua MK Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Aswanto (kiri) dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang pembacaan putusan PHPU di MK. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Perkara ini diajukan 22 mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi'iyah.

    "Bagaimana kelanjutan dari perkara ini, apakah akan diteruskan atau akan berakhir sampai di sini, langsung putusan atau masih dilanjutkan ke sidang pleno dan sebagainya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam siang di MK, Senin, 28 Oktober 2019.

    Anwar meminta pemohon untuk menunggu pemberitahuan soal kelanjutan persidangan atau langsung putusan. Sementara itu, para pemohon telah melengkapi objek yang sebelumnya dinilai hakim belum ada. 

    Dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan, salah satu pemohon, Wiwin Taswin, mengatakan pihaknya mengajukan pengujian formil UU Nomor 19 Tahun 2019. Pihaknya membedah Pasal 21 ayat (1) huruf a tentang Dewan Pengawas terhadap UUD 1945. 

    Dewan Pengawas disebutnya berpotensi mengurangi independensi KPK serta akan melemahkan kewenangan KPK. "Selain mempertegas pengujiannya, kami juga sudah memasukkan mengenai objek yang diuji, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019," tutur Wiwin.

    Pada sidang pendahuluan sebelumnya, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, mengatakan objek uji materi revisi UU No 30/2002 tentang KPK belum ada karena belum bernomor. "Permohonan ini ialah permohonan yang harus jelas objeknya, sementara objek yang diajukan belum ada, masih titik-titik di situ," ujar hakim Enny.

    Dalam mengajukan permohonan harus terdapat kejelasan objek yang diuji. Pemohon pun tidak dapat menyerahkan kepada MK untuk mengisi nomor undang-undang yang diuji. Hal ini akan membuat MK kesulitan mempertimbangkan permohonan dengan objek yang tidak jelas, seperti permohonan para mahasiswa yang masih mencantumkan titik-titik dalam permohonan itu.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id