Eks Petinggi Hutama Karya Dituntut 7 Tahun Bui

    Faisal Abdalla - 16 Juli 2019 03:32 WIB
    Eks Petinggi Hutama Karya Dituntut 7 Tahun Bui
    Suasana sidang dakwaan Mantan General Manager (GM) Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) Budi Rachmat Kurniawan. Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan General Manager Bangunan PT Hutama Karya (HK), Budi Rachmat Kurniawan dengan pidana tujuh tahun penjara. Budi dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus proyek pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumatera Barat dan Riau.

    "Menuntut, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri secara bersama-sama," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019. 

    Jaksa juga meminta Budi membayar denda Rp500 juta. Apabila denda tak dibayar, ketentuan itu diganti dengan pidana penjara selama enam bulan.

    Jaksa meminta Budi membayar Rp1,045 miliar sebagai uang pengganti kerugian negara akibat perbuatan rasuah yang dilakukanya. Ketentuanya, uang pengganti itu harus dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

    Apabila Budi tak membayar uang pengganti sesuai waktu yang telah ditentukan, maka KPK berhak merampas harta kekayaannya untuk dilelang sebagai uang pengganti. Namun, jika harta kekayaan budi tak mencukupi, maka  jaksa meminta penambahan pidana selama 2 tahun enam bulan kurungan.

    (Baca: Eks Petinggi Hutama Karya Didakwa Korupsi Rp56 Miliar)

    Dalam tuntutannya, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk melakukan kejahatan.

    Sedangkan yang meringankan, Budi dianggap menyesali perbuatannya, jujur dan konsisten dalam menyampaikan keterangan baik sebagai terdakwa maupun saksi,  membantu menemukan kebenaran dan menjelaskan masing-masing peran pelaku lainnya.

    "Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga," ujar Jaksa. 

    Perbuatan Budi dianggap merugikan negara Rp56,913 miliar. Dengan rincian kerugian akibat pembangunan Gedung Kampus IPDN Riau di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak Rp22,109 miliar dan pembangunan Gedung Kampus IPDN Sumatera Barat di Kabupaten Agam senilai Rp34,804 miliar.

    Budi juga telah dianggap melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Budi sendiri memperkaya diri seluruhnya berjumlah Rp1,045 miliar.

    Budi turut memperkaya orang lain yakni Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kemendagri tahun 2011, Dudy Jocom sebanyak Rp5,325 miliar dan Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya, Bambang Mustaqim sebesar Rp500 juta.

    Kemudian, Sekretaris Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Sri Kandiyati Rp300 juta, Hendra sebesar Rp4 miliar, Mohamad Rizal Rp510 juta, Chaerul Rp30 juta dan Sutidjan Rp500 juta. Budi turut memperkaya korporasi yaitu PT Hutama Karya sejumlah Rp40,856 miliar, CV Prima Karya Rp3,343 miliar, CV Restu Kreasi Mandiri sebesar Rp265,711 juta dan PT Yulian Berkah Abadi sebesar Rp79,403 juta.

    Budi dianggap bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id