Indriyanto: Pimpinan KPK Berhak Tahu Rencana Pemanggilan Saksi

    Medcom - 29 Januari 2020 21:37 WIB
    Indriyanto: Pimpinan KPK Berhak Tahu Rencana Pemanggilan Saksi
    Gedung KPK. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
    Jakarta: Eks pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji memberikan perspektif hukum terkait rencana perubahan sistem pemanggilan dan pemeriksaan saksi di KPK. Menurut dia, sudah pada tempatnya pimpinan KPK berhak tahu rencana pemanggilan saksi.

    "Secara hukum, pimpinan KPK tetap sebagai penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum di bidang penindakan korupsi. Baik di tingkat penyidikan, penuntutan, termasuk dalam pemeriksaan saksi," kata Indriyanto, melalui pesan elektronik, Rabu, 29 Januari 2020.

    Ia tak menafikan Pasal 21 ayat 4 sudah hilang di UU KPK yang baru. Ayat itu menjelaskan bahwa pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Di Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK hanya disebutkan bahwa komposisi KPK adalah dewan pengawas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK. 

    Namun, guru besar di Universitas Krisnadiwipayana itu menyatakan, tak serta-merta pimpinan KPK kehilangan fungsi akan kedua tugas itu. Ia merujuk pada Pasal 6 huruf e dan huruf f UU KPK. Di aturan itu disebutkan KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

    "Salah satu komposisi KPK adalah pimpinan. Dalam pemahaman ini, pimpinan KPK adalah penyidik, penuntut, hingga pelaksana eksekusi," kata dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

    Ia menyatakan eksistensi pimpinan KPK sebagai penyidik atau penuntut umum sebaiknya dipahami secara bijak dengan pemahaman yang seutuhnya. "Jangan dimaknai parsial," katanya.

    Menurutnya, UU KPK harus dimaknai secara menyeluruh, mengingat pasal-pasal di dalamnya saling berkaitan. Dari sisi filosofis yuridis, kata dia, UU KPK yang baru tetap menempatkan pimpinan KPK sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum. 

    "Deputi Penindakan KPK beserta para penyidik di bawahnya haruslah dimaknai sebagai pelaksana teknis atas pengendali kebijakan penegakan hukum di KPK, yakni pimpinan," kata dia.

    KPK ingin mengubah sistem pemanggilan dan pemeriksaan saksi. Sistem yang berlaku sekarang dinilai subjektif.
     
    "Kita tidak mau pemanggilan saksi hanya didasarkan pada pertimbangan penyidik. Pimpinan harus mengetahui dalam kapasitas apa seorang saksi dipanggil," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolangon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 27 Januari 2020.
     
    Nawawi menegaskan pemanggilan saksi harus berlandaskan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni saksi merupakan pihak yang mendengar, melihat, dan mengalami secara langsung.






    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id