Aktivis Milenial Minta Pimpinan KPK Mundur

    Antara - 17 September 2019 07:38 WIB
    Aktivis Milenial Minta Pimpinan KPK Mundur
    Aksi dukung revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta. Foto: Mi/Bary Fathahilah

    Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Wadah Pegawai (WP) KPK didesak angkat kaki dari lembaga antirasuah. Desakan muncul setelah pernyataan Agus yang menyebut menyerahkan mandat pengelolaan KPK ke Presiden Joko Widodo. 

    "Mendesak Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif mundur dari jabatannya sebagai Komisoner KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif angkat kaki dari Gedung KPK karena tidak kapabel dan tidak berintegritas," kata Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia, Asep Irama, melansir Antara, Senin, 16 September 2019.

    Asep menilai sikap Agus Rahardjo dkk cacat berdasarkan kaidah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dia menerangkan pimpinan KPK punya otoritas dan tanggungjawab untuk mengelola sebagaimana diatur Undang-Undang Pasal 32 huruf e UU KPK.

    "Menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden yang diumumkan tiga Pimpinan KPK tersebut inskonstitusional dan menyimpang dari UU KPK," bebernya.

    Dia menilai Agus Rahardjo dkk tampak tidak konsisten. Menurutnya, bila Agus dkk tidak sanggup menjalankan tanggungjawab dan tugas negara, maka secara formal harus mengundurkan diri.

    Asep menekankan WP KPK harus angkat kaki dari internal KPK. Lantaran telah melenceng dari UU yang ada.

    "Menuntut WP KPK bubar dan keluar dari Gedung KPK karena merendahkan marwah lembaga negara," ujarnya.

    Asep meminta DPR segera melakukan revisi Undang-Undang KPK. Agar tidak ada kesewenangan lembaga antirasuah dalam menjalankan tugasnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia merasa KPK tengah berada dalam bahaya.
     
    'Dengan berat hati, Jumat, kami menyerahkan tanggung jawab tertinggi. Kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden,' ujar Agus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019.
     
    Ke depan, Agus akan menunggu perintah dari Jokowi untuk melanjutkan pemberantasan korupsi. 'Kami menunggu perintah apakah kami masih dipercaya sampai Desember (2019). Apa masih berjalan seperti biasa?' tuturnya.






    (LDS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id