KPK Telisik Aliran Korupsi KTP-el Lewat Setya Novanto

    Juven Martua Sitompul - 12 September 2019 22:23 WIB
    KPK Telisik Aliran Korupsi KTP-el Lewat Setya Novanto
    KPK periksa Setya Novanto dan tiga saksi lain untuk mengungkap penerima uang haram proyek KTP-el. MI/Bary Fathahilah.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el). Salah satu fokus penyidik yakni menelisik aliran dana korupsi KTP-el ke pihak-pihak lain.

    Untuk mengungkap penerima uang haram dari proyek bernilai Rp5,9 triliun itu, hari ini penyidik memeriksa mantan Ketua DPR Setya Novanto. Eks Ketua Umum Partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

    "Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait aliran-aliran dana terkait pengadaan paket KTP-el," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 12 September 2019.

    Selain Novanto, penyidik juga memeriksa tiga saksi lain. Mereka yakni Direktur PT Stacopa Raya, Hadi Suprapto Kakalim; pensiunan PNS Dukcapil Kemendagri, Suciati; dan karyawan PT Berkat Omega Sukses Sejahtera, Yu Bang Tihiu alias Mony.

    Terhadap ketiga saksi itu, kata Febri, penyidik mengonfirmasi hal yang sama yaitu aliran korupsi dari proyek yang merugikan uang negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

    KPK menetapkan empat tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Mereka yakni, Paulus Tannos; mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya; dan PNS BPPT, Husni Fahmi.

    Penetapan keempat tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi KTP-el.

    Miriam, Isnu, Husni, dan Paulus Tannos disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor‎ sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
     



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id