PKB Rundingkan Nasib Imam Nahrawi

    Arga sumantri - 18 September 2019 19:48 WIB
    PKB Rundingkan Nasib Imam Nahrawi
    Menpora Imam Nahrawi. Foto: MI/Arya Manggala
    Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera menindaklanjuti penetapan tersangka terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PKB bakal menggelar rapat internal. 

    "Melakukan pendalaman," kata Sekretaris Jenderal PKB M Hasanuddin Wahid saat dihubungi, Rabu, 18 September 2019. 

    Hasanuddin tak memerinci pembahasan apa yang bakal dilakukan pengurus PKB. Apakah hal itu terkait status Imam di kepartaian atau dalam jabatannya sebagai Menpora belum diketahui. 

    "Melakukan kajian yang mendalam mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan ini semua. Mohon doanya," ucap Hasanuddin. 

    Dia mengatakan pengurus partainya kaget sekaligus prihatin atas penetapan tersangka Imam. Namun, kata dia, PKB tetap menghormati keputusan Lembaga Antirasuah itu.

    "Dan tetap kita ingin asas praduga tak bersalah dikedepankan agar kemudian hukum ditekan secara adil," ujar dia. 

    KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di 2018. Penetapan tersangka kader PKB ini hasil pengembangan dari perkara sebelumnya.

    Selain Imam, KPK juga menetapkan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga menerima Rp14,7 miliar. Imam juga disinyalir meminta uang Rp11,8 miliar selama 2016-2018. Total dugaan penerimaan Imam mencapai Rp26,5 miliar. 

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga uang itu komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora di 2018. Fulus itu digunakan untuk kepentingan ptibadi Imam

    Imam dan Miftahul dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id