Eks Bos Lippo Cikarang Bantah Suap Bupati Neneng

    Fachri Audhia Hafiez - 08 Agustus 2019 20:41 WIB
    Eks Bos Lippo Cikarang Bantah Suap Bupati Neneng
    Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) membantah menyuap eks Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Toto diduga sebagai pemberi dalam perkara dugaan suap proses pengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    "Mengenai yang teman-teman media beritakan, kok Rp10,5 miliar. Sebetulnya waktu saya jadi saksi juga itu sudah saya bantah dalam sidang," kata Toto di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Agustus 2019.

    Ia mengatakan soal suap kepada Neneng  juga telah dibantah Sekretaris Direksi PT Lippo Cikarang, Melda Peni Lestari, dalam persidangan suap perizinan Mega proyek Meikarta, Senin, 4 Februari 2019. Melda kala itu diperiksa sebagai saksi dan membantah mengeluarkan uang Rp10,5 miliar untuk Neneng.

    "Hal ketidaksesuaian itu saya serahkan pada kuasa hukum saya yang lebih menguasai bidang itu lah," ujar Toto.

    Ia berjanji koorperatif menjalani proses yang tengah berlangsung di Lembaga Antirasuah. Ia menghargai proses hukum dan percaya KPK independen, kredibel, dan profesional.

    Baca: Lebih dari 20 Legislator Bekasi Ikut Pelesiran Meikarta

    KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Bartholomeus dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka.

    Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan Bartholomeus ditugaskan PT Lippo Karawaci 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai bupati Bekasi.

    Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

    Sementara Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id