Djarot Sebut Keahlian Harun Dibutuhkan PDIP

    Whisnu Mardiansyah - 13 Januari 2020 14:36 WIB
    Djarot Sebut Keahlian Harun Dibutuhkan PDIP
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan alasan pihaknya ngotot memasukkan kadernya, Harun Masiku, ke Parlemen. Soal perolehan suara, Harun sejatinya kalah dari kader PDIP Riezky Aprilia, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I.

    "Mungkin karena punya keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh partai," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Januari 2019.

    Menurut dia, Harun dianggap paham seluk beluk ekonomi internasional. Namun, Djarot tak tahu banyak soal kemampuan buronan KPK itu. Harun tergolong orang baru di PDI Perjuangan. 

    "Saya juga enggak kenal," kata Djarot.

    KPK membongkar dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu, 8 Januari 2020. Lembaga Antirasuah membekuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
     
    Perkara bermula dari kursi DPR di Dapil Sumsel I yang caleg PDI Perjuangan Nazarudin Kiemas. Nazarudin yang meninggal pada Maret 2019 tetap meraih banyak suara pada pemilihan legislatif (pileg) April 2019.
     
    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan oleh KPU. Kursinya menjadi jatah caleg bersuara terbanyak kedua.
     
    Namun, DPP PDI Perjuangan menggugat uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mengatur masalah ini. Mahkamah Agung (MA) pun menetapkan partai sebagai penentu suara dan PAW.
     
    KPU tak bergeming dan memutuskan caleg PDI Perjuangan Riezky Aprilia menggantikan Nazarudin melenggang ke Senayan. Riezky meraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin.
     
    Harun kemudian diduga menyuap Wahyu demi mengupayakan PAW untuk mendapatkan kursi di DPR.
     
    Dalam OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, KPK menyita uang senilai Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.
     
    Wahyu dan orang kepercayaannya, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, ditetapkan menjadi tersangka penerima suap. Harun dan staf DPP PDI Perjuangan Saeful menjadi tersangka pemberi suap.
     
    Atas perbuataannya, Wahyu dan Agustiani disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Harun dan Saeful dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
     
    Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah ditahan KPK. Sementara itu, Harun masih buron. KPK meminta Harun, yang diduga berada di luar negeri, segera menyerahkan diri.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id