KPK Bandingkan Sejumlah Proyek di Sulsel Usut Suap Nurdin Abdullah

    Candra Yuri Nuralam - 08 April 2021 09:53 WIB
    KPK Bandingkan Sejumlah Proyek di Sulsel Usut Suap Nurdin Abdullah
    Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil wiraswasta John Theodore sebagai saksi pada Rabu, 7 April 2021. Dia dipanggil untuk mendalami tindakan rasuah yang dilakukan Gubenur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

    Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan John merupakan orang yang pernah mengerjakan proyek di Sulawesi Selatan (Sulsel. Dia dipanggil untuk membandingkan pelaksanaan proyek yang 'dimainkan' Nurdin Abdullah cs.






    "Didalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan proyek-proyek milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang pernah saksi ikut mengerjakan," kata Ali melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 April 2021.

    KPK juga memanggil pegawai negeri sipil (PNS) Rudy Ramlan sebagai saksi pada hari yang sama. Dia pun dipanggil untuk mendalami proses pelaksanaan proyek di Sulsel.

    "Antara lain terkait dengan berbagai proyek yang ditenderkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang salah satunya dikerjakan oleh tersangka AS (Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto)," ujar Ali.

    Baca: Transaksi Korupsi Nurdin Abdullah Digali Lewat Mahasiswa

    Nurdin bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat dan Agung Sucipto dibekuk KPK pada Jumat, 16 Februari 2021. Uang senilai Rp2 miliar yang diduga suap disita KPK dalam operasi senyap itu.

    KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi pada proyek kawasan wisata Bira, Bulukumba. Nurdin dan Edy menjadi tersangka penerima suap, sedangkan Agung sebagai pemberi suap.

    Nurdin dan Edy dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Agung dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id