Pengusutan Korupsi BPJamsostek Diminta Transparan

    Anggi Tondi Martaon - 31 Maret 2021 11:17 WIB
    Pengusutan Korupsi BPJamsostek Diminta Transparan
    Ilustrasi pemeriksaan. Medcom.id



    Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kasus korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek diusut tuntas. Proses hukum harus dilakukan terbuka.

    "KSPI mewakili buruh Indonesia meminta dugaan indikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) sebesar Rp20 triliun dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung dan gelar perkaranya dilakukan secara transparan dan terukur," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Maret 2021.






    Said menyebut salah satu bentuk keterbukaan, yakni melakukan uji publik. Hal itu bisa dilakukan bersama dengan Kejaksaan Agung, BPJamsostek, dan DPR.  

    "Dengan mengundang perwakilan serikat buruh, perwakilan Apindo/Kadin dan perwakilan pemerintah yang dapat diliput secara terbuka oleh media nasional (elektronik, cetak, dan online),” ungkap dia.

    KSPI meminta DPR mengambil sikap tegas bila pengusutan dilakukan tertutup. Dia mendorong pembentukan Pansus Dugaan Korupsi BPJamsostek bila hal itu terjadi.

    (Baca: Kejagung Periksa Petinggi BPJS Ketenagakerjaan)

    "Selain itu, KSPI juga akan mengorganisasi aksi buruh terus menerus di kantor pusat dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia," ujar dia.

    Said mengapresiasi pengakuan Direktur Utama (Dirut) BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo terkait korupsi yang membelit perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Anggoro menyebut ada defisit dana jaminan hari tua (JHT).

    Pengakuan Anggoro dianggap senada dengan temuan KSPI. Iuran JHT yang diterima BPJamsostek lebih kecil ketimbang pembayaran klaim.

    "Iuran yang diterima oleh BPJamsostek per tahun sebesar Rp33 triliun, tetapi BPJamsostek membayar klaim JHT kepada pesertanya sebesar Rp34 triliun,” ujar dia.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan. Penyidik telah mengantongi nilai transaksi terkait dugaan penyimpangan investasi pada BPJS Ketenagakerjaan.

    Nilai transaksinya mencapai Rp43 triliun. Namun, nilai transaksi itu belum dapat dikatakan sebagai kerugian negara.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id