Eks Komisioner Merasa Janji KPK Terkait BLBI Digadaikan Firli Cs

    Candra Yuri Nuralam - 05 April 2021 07:34 WIB
    Eks Komisioner Merasa Janji KPK Terkait BLBI Digadaikan Firli Cs
    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyayangkan penyidikan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) disetop. Pimpinan Lembaga Antikorupsi saat ini dinilai 'mengkhianati' pendahulunya.

    "Janji pimpinan KPK terdahulu, untuk lakukan upaya hukum biasa dan luar biasa serta terus mengusut kerugian keuangan negara, seolah digadaikan oleh Pimpinan KPK saat ini," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 April 2021.






    Bambang menilai pengusutan kasus itu masih belum maksimal. Lembaga Antikorupsi dinilai masih bisa mendalami bukti dalam kasus itu untuk menyeret pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, ke persidangan.

    "Ada kerugian negara sebanyak Rp4,56 triliun akibat tindakan Sjamsul Nursalim tapi KPK belum lakukan the best thing yang seharusnya dilakukan. Bahkan, terkesan to do nothing dengan kerugian sebesar itu," ujar Bambang.

    Lebih lanjut, Bambang juga menyalahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atas penghentian kasus tersebut. Penghentian kasus itu dinilai bukti KPK dilemahkan beleid tersebut.

    "SP3 dari pimpinan KPK dapat menjadi bukti tak terbantahkan dampak paling negatif dari Revisi UU KPK yang disahkan di periode Presiden Jokowi," tutur Bambang.

    Baca: KPK Mengaku Sudah Maksimal Pertahankan Kasus BLBI

    Sebelumnya, KPK menghentikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim bebas.

    "Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 April 2021.

    Alex mengatakan penghentian kasus ini sudah sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang KPK. Lembaga Antikorupsi tidak bisa menggantung nasib Sjamsul dan Itjih tanpa kepastian.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id