comscore

Kemenkumham: Banyak WNI Perempuan Kehilangan Kewarganegaraan Akibat Perceraian

Antara - 18 Mei 2022 12:56 WIB
Kemenkumham: Banyak WNI Perempuan Kehilangan Kewarganegaraan Akibat Perceraian
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan banyak Warga Negara Indonesia (WNI) perempuan kehilangan status kewarganegaraannya. Kehilangan status kewarganegaraan terjadi ketika mereka menikah dengan warga negara asing kemudian bercerai.

"Rata-rata ini terjadi pada WNI perempuan yang menikah dengan warga niegara asing. Misalnya, Korea, Amerika Serikat, dan Taiwan kemudian diceraikan," kata Direktur Jenderal AHU Kemenkumham Cahyo R Muzhar dilansir Antara, Rabu, 18 Mei 2022.
Sebagai contoh, kasus terakhir WNI perempuan di Taiwan. Setelah menikah dengan laki-laki Taiwan dan mengantongi kewarganegaraan Taiwan, pernikahannya dianggap tidak sah, kemudian bercerai.

Pemerintah Taiwan mencabut kewarganegaraan perempuan tersebut. Di sisi lain, eks WNI itu juga kehilangan status WNI karena adanya tindakan administratif oleh negara.

Baca: 5 WNI Ditetapkan Jadi Fasilitator Keuangan ISIS, Begini Tanggapan Kemenlu

Masalah timbul karena status kewarganegaraan Taiwan perempuan tersebut sebetulnya bukan atas keinginan sendiri, namun pemerintah Taiwan memberikan kewarganegaraan secara otomatis setelah menikah dengan laki-laki Taiwan. Namun, hukum di Indonesia mengatakan ketika seseorang memiliki dokumen perjalanan asing atau memperoleh kewarganegaraan asing, maka kehilangan status WNI.

Dalam rangka memberikan perlindungan eks WNI, negara mengambil sikap memberikan kembali status WNI perempuan tersebut. Padahal, contoh kasus demikian tidak diatur, tetapi harus dibahas dan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan.

Tidak hanya itu, ia juga membahas soal WNI yang ikut kelompok militer asing atau organisasi terlarang internasional. Persoalan itu juga harus dibahas secara jelas agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, tidak ada mengatur atau memberikan perlindungan dalam hal kehilangan kewarganegaraan (stateless). Akan tetapi, perlu digarisbawahi ada pertimbangan aspek kepentingan atau keamanan nasional.

"Perdebatan akan muncul karena organisasi terlarang tersebut bukan lah suatu negara, meskipun ada pandangan entitas itu adalah sebuah negara yang memberikan dokumen kewarganegaraan berdasarkan definisi Undang-Undang Kewarganegaraan, maka dianggap stateless atau tetap diakui sebagai WNI. "Ini dari aspek keamanan," ujarnya.
 

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id