comscore

Ade Yasin Berdalih Operasional Audit untuk Suap Pegawai BPK

Candra Yuri Nuralam - 18 Mei 2022 09:11 WIB
Ade Yasin Berdalih Operasional Audit untuk Suap Pegawai BPK
Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin/Medcom.id/Rizky
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor 2021. Melalui pemeriksaan sembilan saksi, diketahui Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin berdalih soal suap untuk anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dugaan perintah tersangka AY (Ade Yasin) mengumpulkan sejumlah uang yang diduga diberikan kepada tersangka ATM (pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah) dan kawan-kawan sebagai dana operasional pemeriksa selama proses audit," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 Mei 2022.
Sembilan saksi itu yakni Kasubbid Akuntansi BPKAD Kabupaten Bogor, Yeni Naryani; PPK di RSUD Ciawi Bogor, Irman Gapur; dan Wakil Direktur RSUD Ciawi Bogor, Yukie Meistisia Anandaputri. Kemudian Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Arif Rahman.

Baca: 9 Saksi Dipanggil untuk Bongkar Dugaan Suap Ade Yasin

KPK juga memeriksa dua staf outsourcing bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Nadia Septiyani, dan Tubagus Hidayat; staf bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Deri Harianto; dan staf Bapenda Kabupaten Bogor, Mika Rosadi. Selanjutnya, staf Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan.

Ali enggan memerinci total uang yang dikumpulkan dan diberikan. Pemberian uang itu diyakini melanggar hukum.

Sebanyak delapan tersangka ditetapkan dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Para tersangka pemberi yakni Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id