comscore

Permohonan Asesmen TWK Eks Pegawai KPK Ditolak KIP

Fachri Audhia Hafiez - 18 Maret 2022 20:14 WIB
Permohonan Asesmen TWK Eks Pegawai KPK Ditolak KIP
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Komisi Informasi Publik (KIP) menolak permohonan sengketa informasi publik yang diajukan 11 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Informasi yang dimohonkan pemohon tidak sesuai dengan kuasa KPK.

"Menyatakan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud, merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh termohon (KPK)," bunyi amar putusan dikutip dari laman komisiinformasi.go.id, Jumat, 18 Maret 2022.
Informasi yang dimohonkan dan dinyatakan tidak dikuasai KPK itu meliputi kertas kerja penilaian lengkap dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas hasil asesmen. Lalu, dasar/acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK tersebut.

Berikutnya, dasar/acuan penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat dalam asesmen TWK tersebut, serta dasar/acuan penentuan dan penunjukan pewawancara. Kemudian, kertas kerja pewawancara, berita acara penentuan lulus atau tidak lulus oleh pewawancara, dan sertifikasi pewawancara.

Kendati demikian, beberapa permohonan dikabulkan oleh majelis karena sesuai kuasa KPK. Yakni, terkait hasil asesmen TWK atas nama pemohon dan data-data yang diberikan oleh KPK kepada assesor/pewawancara beserta alasan pemberian dan dasar hukumnya.

"Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh pemohon sebagaimana dimaksud, kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," bunyi amar putusan.

Perwakilan eks pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57)+, Ita, mengaku kecewa dengan putusan tersebut. Para pemohon berencana mengajukan banding. 

Menurut dia, semua yang dimohonkan mestinya dikuasai KPK. Namun, putusan sebaliknya dan sebagian tidak mewajibkan KPK membuka informasi yang dimohonkan.

"Padahal, secara faktual KPK menguasainya, malah diperlihatkan kepada Majelis Komisioner saat sidang setempat di KPK," ucap Ita melalui keterangan tertulis.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id