Bupati Banjarnegara Diduga Mengatur Paket Proyek Jalan di Kebumen

    Candra Yuri Nuralam - 14 September 2021 10:40 WIB
    Bupati Banjarnegara Diduga Mengatur Paket Proyek Jalan di Kebumen
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama PT Hikmah Kurnia, Aji Purnomo, terkait dugaan rasuah di Banjarnegara pada Senin, 13 September 2021. Aji dimintai keterangan ihwal pengaturan paket proyek yang dilakukan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

    "Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan beberapa paket proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara atas perintah tersangka BS (Budhi Sarwono) secara langsung maupun melalui tersangka KA (Kedy Afandi)," kata pelaksa tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 September 2021.

     



    Ali enggan menjelaskan detail permintaan khusus Budhi dalam mengatur paket proyek. Namun, salah satu proyek yang diduga dimainkan Budhi, yakni paket pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Wanasari-batas Kabupaten Kebumen pada 2017.

    Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Total, dia diyakini telah menerima Rp2,1 miliar yang dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.

    Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Baca: KPK Selisik Cara Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Atur Pemenang Proyek

    KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

    Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id