KPK Didesak Usut Tuntas Kasus Suap PAW PDIP

    Medcom - 10 Januari 2020 22:00 WIB
    KPK Didesak Usut Tuntas Kasus Suap PAW PDIP
    PDI Perjuangan
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak ragu mengusut tuntas kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Selain memeriksa komisioner KPU yang lain, juga para petinggi PDI Perjuangan.
     
    Pengamat politik, hukum, kemananan Dewinta Pringgodani menilai praktik suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) di PDI Perjuangan harus dikupas tuntas. Karena bukan tidak mungkin penyuap dan yang disuap melibatkan oang lain.
     
    Apa lagi, kata Dewinta, Ketua KPU Arief Budiman menyebut ada tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam surat permohonan PAW Harun masiku untuk menggantikan caleg terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.
     
    Padahal pada 31 Agustus 2019, KPU sudah menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.
     
    "Proses tersebut menunjukkan peran partai untuk mendorong proses PAW Harun Masiku," kata Dewinta, Jumat, 10 Januari 2020.
     
    Dewinta menyebut PAW sudah diatur dalam Pasal 426 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi ‘calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon berikutnya’.
     
    "Artinya peraih suara terbanyak kedua. Karena itu saya mendesak KPK mengembangkan dugaan keterlibatan aktor-aktor lainnya dalam perkara ini,” kata Dewinta.
     
    Dewinta menyayangkan ada komisioner KPU terjerat kasus suap. Hal itu berpotensi menurunkan kredibilitas dan berdampak berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
     
    "KPU harus segera melakukan sejumlah langkah perbaikan internal agar praktik yang sama tidak berulang kembali,” kata Dewinta.
     
    KPK menangkap tangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Rabu, 8 Januari 2020. Wahyu Setiawan diduga menerima suap untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) calon legislatif (caleg) PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan Harun Masiku.
     
    KPK menyita uang Rp400 juta dalam pecahan mata uang dolar Singapura saat OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu juga diduga telah menerima suap Rp200 juta.
     
    KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Wahyu dan orang kepercayaannya sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, menjadi tersangka penerima suap.
     
    Kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan pihak swasta, Saeful, menjadi tersangka penyuap. Saeful diduga menjadi staf di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
     
    Ketua KPU Arief Budiman mengatakan PAW Harun Masiku diteken Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
     
    "Sebetulnya kalau surat menyurat administratif bisa pokoknya pimpinan partai. Tapi yang terakhir (surat PAW atas nama Harum Masiku) memang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen," kata Arief Budiman di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.




    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id