Jokowi Dianggap Tak Memprioritaskan Program Antikorupsi

    Ilham wibowo - 29 Desember 2019 17:34 WIB
    Jokowi Dianggap Tak Memprioritaskan Program Antikorupsi
    Suasana konferensi pers di kantor ICW, Kalibata. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo
    Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan analisa agenda pemberantasan korupsi sepanjang 2019 dengan mengidentifikasi kebijakan antikorupsi Pemerintah dalam tataran regulasi. Sikap Pemerintah pada isu spesifik yang relevan dengan tema anti korupsi juga jadi sorotan. 

    Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar mengatakan kebijakan antikorupsi pemerintah Presiden Joko Widodo sepanjang 2019 secara eksplisit tidak memberikan keuntungan bagi program pemberantasan korupsi. Agenda dan kerja-kerja pemberantasan korupsi kian lumpuh terutama setelah konsolidasi politik dalam berakhirnya pemilu presiden. 

    "Program antikorupsi Jokowi terbatas pada reformasi sektor ekonomi dan bisnis yang tujuan utamanya adalah menciptakan iklim yang sehat bagi investasi," kata Tibiko dalam konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Timur, Minggu, 29 Desember 2019. 

    Menurutnya, program antikorupsi pada sektor lain tidak diprioritaskan karena benturan dan konfrontasi dengan elit partai politik. Konsekuensinya, terlihat dari kebijakan legislasi terkait revisi UU KPK yang materi perubahannya memporak-porandakan eksistensi KPK sebagai badan antikorupsi independen. 

    UU KPK lama yang resmi berganti menjadi UU No.19/2019pada 17 Oktober 2019 juga dinilai jadi bagian tahapan pelemahan KPK. Revisi tersebut berhasil digolkan di tengah protes masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah. 

    "Hampir seluruh kewenangan KPK dibajak dengan hadirnya regulasi ini. Presiden Jokowi pun patut dijadikan sebagai salah satu aktor utama dari pelemahan KPK karena bertindak diam tanpa upaya penyelamatan yang kongkrit," tuturnya. 

    Sementara itu, Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan hasil yang kontroversial juga terlihat dari hasil kesepakatan Presiden dan DPR menyetujui Pimpinan KPK yang diketuai Firli Bahuri. Presiden Jokowi, kata Kurnia, telah ingkar janji untuk memperkuat KPK dengan terpilihnya sosok Firli yang dinilai tidak berintegritas sebagai pimpinan KPK. 

    "Istana dan DPR berhasil meloloskan pimpinan KPK terburuk sepanjang sejarah KPK karena dihasilkan seleksi yang juga banyak tuai permasalahan," ungkap Kurnia. 

    Kemudian terkait dengan proses seleksi yang dinilai tidak mengedepankan aspek integritas. Menurut Kurnia, sosok pimpinan KPK diisi oleh orang-orang yang sebelumnya memiliki catatan di masa lalu. 

    "Terkait dengan integritas, masih ada satu di antara lima pimpinan KPK yang tidak patuh melaporkan LHKPN, itu catatan krusialnya," ujarnya. 



    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id