Pasal Penghinaan Presiden Tidak Relevan

    Siti Yona Hukmana - 22 September 2019 17:21 WIB
    Pasal Penghinaan Presiden Tidak Relevan
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id
    Jakarta: Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati meminta pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapus. Materi dalam pasal itu dinilai tidak relevan diterapkan di negara demokratis.

    "MK (Mahkamah Konstitusi) menyatakan sudah tidak relevan jika dalam KUHP Indonesia masih memuat pasal penghinaan presiden yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran atau pendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum," kata Maidina kepada Medcom.id, Minggu, 22 September 2019. 

    Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 013-022/PUU-IV/2006 membatalkan Pasal 134, 136, 137 KUHP terkait penghinaan presdien. Mahkamah menilai pasal itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirannya rentan manipulasi. 

    Maidina mengatakan konsep tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden pada Pasal 217, 218, 219, 220 RKUHP sama dengan konsep kejahatan yang dihapus MK. 

    Dia memaparkan materi dalam pasal penghinan presiden ialah konsep warisan kolonial Belanda yang pada awalnya digunakan untuk memproteksi martabat raja atau ratu di Belanda. 
    Negeri kincir angin menggunakan pasal tersebut untuk memproteksi aparatur dan kebijakan kolonial Belanda di Indonesia.

    "Jadi secara historis tidak sepadan, raja atau ratu adalah kepala negara bukan kepala pemerintahan. Sedangkan presiden dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, terhadapnya harus bisa dikritik oleh setiap warga negara," jelas Maidina.

    Maidina menyarankan pembaruan KUHP warisan kolonial tidak lagi memuat pasal-pasal serupa. Sebab, sudah tidak tepat di negara demokratis.

    Dia menambahkan pemerintah dan DPR tidak pernah mempunyai alasan kuat menghidupkan pasal penghinaan presiden. Pemerintah dan DPR selalu bersikeras mengatur penghinaan presiden dengan dalih kepala negara sahabat dilindungi dengan larangan penghinaan kepala negara sahabat. 

    "Jika tujuan demikian, maka yang harus dipastikan adalah presiden Indonesia terlindungi di negara sahabat, bukan malah berusaha memenjarakan pengkritik presiden di negara sendiri," tegas dia. 

    Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP. Jokowi mengaku mendengarkan masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. 

    Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR. Sedianya DPR berencana mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. 



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id