KPU Tetap Umumkan Eks Koruptor

    Whisnu Mardiansyah - 18 Desember 2019 16:23 WIB
    KPU Tetap Umumkan Eks Koruptor
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak memengaruhi aturan mengumumkan status eks narapidana korupsi yang menjadi calon kepala daerah. Skema ini tetap dipertahankan MK dalam uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    "Narapidana apa pun itu memang diwajibkan untuk diumumkan ke publik. Termasuk mantan narapidana korupsi meskipun yang bersangkutan sudah jeda lima tahun (bebas)," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada Medcom.id, Rabu, 18 Desember 2019. 

    Menurut dia, pengumuman dilakukan lewat situs resmi KPU dan media sosial yang berafiliasi. Masyarakat diharap bisa mengetahui lebih jauh calon kepala daerah yang sempat tersangkut masalah hukum.

    "Supaya menjadi keseragaman maka pengumuman melalui KPU," jelas Wahyu. 

    Komisioner KPU Evi Novida Ginting sudah mengimbau jajaran di daerah tentang masalah ini. KPU daerah wajib memublikasikan jika memang nanti saat pendaftaran calon kepala daerah pada Juni 2019 ada calon berlatar belakang eks koruptor.  

    "Diumumkan di laman KPU masing-masing KPU provinsi maupun kabupaten kota dan di akun media sosial mereka," jelas dia. 

    MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016. MK memutus mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan ikut pemilihan kepala daerah setelah lima tahun lepas masa pidana.

    Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mencantumkan syarat ikut pilkada, awalnya berbunyi, "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." 

    Isi lengkap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada menjadi: 

    (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; 

    (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan 

    (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.






    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id