Dua Hakim Nonaktif PN Jaksel Divonis 4,5 Penjara

    Faisal Abdalla - 12 Juli 2019 01:26 WIB
    Dua Hakim Nonaktif PN Jaksel Divonis 4,5 Penjara
    Terdakwa Hakim PN Jakarta Selatan nonaktif Irwan (kanan) dan Iswahyu Widodo (kiri) mengikuti sidang pembacaan putusan (vonis) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 11 Juli 2019. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
    Jakarta: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis dua orang hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, R Iswahyu Widodo dan Irwan 4,5 tahun penjara. Keduanya terbukti menerima suap kasus perdata di PN Jakarta Selatan.

    "Menyatakan terdakwa I R Iswahyu Widodo dan terdakwa II Irwan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani di Pengadilan Tipikor, Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Kamis, 11 Juli 2019. 

    Selain 4,5 tahun bui, majelis hakim juga mewajibkan keduanya membayar denda masing-masing Rp200 juta. Apabila denda tak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. 

    Majelis hakim menilai perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kedua hakim itu juga dinilai telah mencoreng wibawa lembaga peradilan. 

    Vonis 4,5 tahun penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut keduanya diganjar 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta. 

    Hakim juga menolak mengabulkan permintaan terdakwa Iswahyu yang meminta dieksekusi ke lapas klas II Yogyakarta. Hakim menilai itu bukan kewenangan majelis hakim. 

    Suap kepada kedua terdakwa diterima dari dari seorang advokat bernama Arif Fitriawan dan Direktur PT Asia Pacific Mining Resources (PT APMR), Martin P Silitonga. Suap diberikan agar Iswahyu, Irwan, dan memenangkan perkara perdata yang sedang diurus Martin dan Arif di Pengadilan Negeri Jaksel dengan Nomor 262/Pdt.G/2018 PN JAKSEL.

    Perkara tersebut merupakan gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri (CLM) dan PT. Asia Pacific Mining Resources. Dalam gugatan itu, Hakim Iswahyu bertindak selaku ketua majelis hakim dan Irwan selaku hakim anggota.

    Iswahyu dan Irwan total menerima uang sebanyak Rp150 juta rupiah ditambah 47 ribu dolar Singapura atau setara Rp500 juta rupiah. Selain menjerat kedua hakim, kasus suap ini juga ikut menyeret panitera PN Jakarta Timur (Jaktim) Muhammad Ramadhan. 

    Iswahyu dan Irwan dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id