Saksi Suap Dzulmi Eldin Dicegah ke Luar Negeri

    Fachri Audhia Hafiez - 29 November 2019 11:06 WIB
    Saksi Suap Dzulmi Eldin Dicegah ke Luar Negeri
    Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media Indonesia.
    Jakarta: Saksi kasus suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan Farius Fendra alias Mak Te dicegah ke luar negeri. Kasus suap itu menjerat Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin.

    "KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap seorang saksi wiraswasta Farius Fendra alias Mak Te," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 29 November 2019.

    Mak Te dicegah selama enam bulan. Pencegahan berlaku sejak Kamis, 28 November 2019. Mak Te diduga kuat mengetahui ihwal suap yang melibatkan Dzulmi.

    "Pencegahan ke luar negeri dilakukan dalam penyidikan dengan tersangka Dzulmi," tambah Febri.

    Mak Te sempat dipanggil penyidik KPK pada 19 November 2019. Ia mangkir tanpa alasan jelas. KPK juga pernah menggeledah kediaman Mak Te, Selasa, 29 Oktober 2019. Sejumlah dokumen proyek dan barang bukti elektronik diamankan penyidik.

    Tengku Dzulmi Eldin ditetapkan sebagai tersangka suap karena diduga memalak Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Isa Ansyari untuk menutupi kelebihan dana perjalanan dinasnya ke Jepang.

    Dzulmi meminta bantuan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Sub bagian Protokoler Kota Medan mencari dana untuk menutupi kelebihan biaya tersebut. Target sasaran Tengku ialah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

    Sebelum memalak Isa untuk kepentingan perjalanan dinas, Dzulmi disinyalir beberapa kali menerima uang dari Isa. Uang itu diberikan atas jasa Dzulmi yang telah mengangkat Isa sebagai kepala dinas PU.

    Dzulmi dan Syamsul selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id