Presiden Diminta Bentuk Satgas Khusus Jiwasraya

    Ilham wibowo - 21 Januari 2020 05:04 WIB
    Presiden Diminta Bentuk Satgas Khusus Jiwasraya
    Ilustrasi
    Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta fokus menangani kasus yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Bahkan, Jokowi disarankan membentuk Satuan tugas khusus (Satgasus) Asuransi.

    Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan kehadiran presiden sangat penting mengingat penanganan kasus ini akan berjalan lintas sektor dan terkait langsung dengan ketahanan ekonomi nasional. Satgas tersebut bisa dipimpin oleh wakil presiden karena tugasnya akan mengkoordinasikan fungsi tiga menteri kordinator. 

    Tiga Menko itu fokus pada kementerian teknis, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. 

    "Anggota Satgas bisa terdiri dari unsur pemerintah, profesional dan perwakilan nasabah. Setelah satgas ini terbentuk, seluruh informasi akan keluar dari satu pintu," kata Hari melalui keterangan tertulisnya, Senin, 20 Januari 2020. 

    Ia mengatakan Satgassus Asuransi ini bertugas memitigasi potensi krisis keuangan dari skandal asuransi yang ada. Secara teknis tugasnya dibagi menjadi tiga fungsi pokok, yakni mengaudit seluruh BUMN bidang asuransi, memonitor proses hukum, dan isu politik.

    Dengan adanya satgas ini, menurutnya, penanganan secara hukum, politik, dan bisnis bisa diselaraskan serta tidak tumpang tindih. Di sisi lain, kata dia, nasabah akan merasa lebih terlindungi.

    "Paling penting, kepercayaan publik terhadap industri asuransi bisa segara dipulihkan sehingga diharapkan potensi krisis keuangan yang berujung pada krisis ekonomi bisa dihindarkan," katanya.

    Saat ini ada tiga perusahaan asuransi yang diduga bermasalah, yakni Jiwasraya, ASABRI, dan Bumiputera. Ketiganya terkait dengan nasabah yang jumlahnya jutaan dengan potensi kerugian total puluhan triliunan rupiah.

    Ia pun mengomentari pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga soal rencana pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Pihaknya menyangsikan asal uang yang akan digunakan untuk membayar para nasabah Jiwasraya tersebut.

    Hari khawatir, akan ada penggunaan uang negara secara besar-besaran untuk meredam kasus ini. Ia pun meminta Kementerian BUMN fokus pada upaya penyehatan dan penggantian dana nasabah.

    "Jangan sampai terjadi seperti kasus Bank Century. Uang negara digunakan secara serampangan dan panik, hasilnya uang negara lenyap, persoalan tak selesai," ujarnya. 




    (NUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id