Densus 88 Berpeluang Dilibatkan Menumpas KKB Papua

    Siti Yona Hukmana - 30 April 2021 18:36 WIB
    Densus 88 Berpeluang Dilibatkan Menumpas KKB Papua
    Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan. Medcom.id/Siti Yona Hukmana



    Jakarta : Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bakal dilibatkan dalam menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Pemerintah menetapkan tindakan KKB sebagai aksi terorisme.

    "Tentunya dalam penanganan setiap aktivitas terorisme keterlibatan Densus 88 pasti ada," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 30 April 2021.






    Dia meyakini Densus 88 mampu menumpas aktivitas terorisme di Tanah Air. Densus 88 ditugaskan memberantas setiap kejahatan terorisme di mana pun berada.

    "Kami contohkan, seperti penanganan pelaku-pelaku teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Mujahid Indonesia Timur. Densus 88 dilibatkan di dalam membantu Satgas Operasi Tinombala maupun Satgas Operasi Madago Raya," papar dia.

    Namun, Ramadhan mengatakan pelibatan Densus 88 memberangus KKB Papua menunggu perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebab, Densus 88 langsung dikomandoi Tri Brata (TB) I.

    (Baca: Densus 88 Polri Diwacanakan Membantu Penanganan KKB di Papua)

    "Tentunya Densus 88 akan siap membantu Satgas Operasi Nemangkawi yang saat ini sudah bertugas dalam rangka memburu KKB di Papua. Saat ini, masih menunggu perintah Kapolri," kata Ramadhan.

    Pemerintah resmi menetapkan tindakan KKB di Papua sebagai kegiatan terorisme. Hal itu disampaikan langsung Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

    "Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," kata Mahfud di Jakarta, Kamis, 29 April 2021.

    Kekerasan KKB di Papua dinilai memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai gerakan teror.

    "Secara hukum kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita," ujar Mahfud.

    Hal itu sejalan dengan pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Serta dikuatkan argumen Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri.

    Pemerintah dianggap perlu mengambil tindakan untuk mengimbangi kekuatan bersenjata di wilayah Timur Indonesia. Keputusan pemerintah itu disebut mendapat dukungan tokoh-tokoh Papua.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id