PWI Minta Kapolri Usut Oknum Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan

    Muhammad Fauzi - 10 Oktober 2020 11:23 WIB
    PWI Minta Kapolri Usut Oknum Pelaku Kekerasan Terhadap Wartawan
    Pengunjuk rasa berfoto dengan latar belakang api yang membakar pos polisi saat demonstrasi menentang UU Cipta Kerja/Antara/Galih Pradipta
    Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyayangkan kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap jurnalis saat demonstrasi penolakan Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). PWI meminta Kapolri Jenderal Idham Azis mengusut tuntas oknum pelaku kekerasan.

    "Termasuk memberikan sanksi kepada oknum petugas yang sengaja menghambat kemerdekaan pers secara terang-terangan tersebut," kata Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari melalui keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

    Dia menyebut kepolisian harus menghormati ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.  Pihak mana pun yang menghambat dan menghalang-halangi fungsi dan kerja pers dianggap sebagai perbuatan kriminal dan diancam hukuman pidana dua tahun penjara.

    Baca: Polri Diminta Susun Materi Pengenalan Wartawan

    "Dalam Peraturan Dewan Pers diatur terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugasnya, alat-alat kerja tidak boleh dirusak, dirampas, dan kepada wartawan yang bersangkutan tidak boleh dianiaya dan apalagi sampai dibunuh," jelas Atal.  

    Menurut dia,  jika wartawan yang meliput aksi protes UU Ciptaker sudah mengakui identitas, seharusnya polisi melindungi mereka. Tindakan oknum polisi yang merusak dan merampas alat kerja wartawan termasuk merupakan suatu pelanggaran berat.

    "Perbuatan para oknum polisi itu bukan saja mengancam kelangsungan kemerdekaan pers tapi juga merupakan tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi, kata dia.

    Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menyebut kekerasan terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa UU Cipta Kerja tak hanya terjadi di Jakarta. Berdasarkan laporan dari PWI daerah, hal serupa terjadi di Medan, Lampung, Bandung, dan beberapa provinsi lain.

    "Kami mengimbau pimpinan Polri memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan kepada polisi yang bertugas di lapangan bagaimana seharusnya menghadapi pers. Sehingga mereka paham bagaimana menghadapi pers di lapangan dan tidak main hakim sendiri yang merusak sendi-sendi demokrasi," tutup Mirza.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id