Tanpa Timsus, Kejagung Wajib Mengevaluasi Kendala Penanganan Pelanggaran HAM

    Anggi Tondi Martaon - 01 Januari 2021 03:36 WIB
    Tanpa Timsus, Kejagung Wajib Mengevaluasi Kendala Penanganan Pelanggaran HAM
    Ilustrasi Kejaksaan Agung. MI Pius Erlangga.



    Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai wajib mengevaluasi kendala penanganan kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa lalu. Sebab, upaya penuntasan kasus selalu buntu setiap periode pemerintahan pascareformasi.

    "Sebetulnya tanpa ada Tim Khusus (Timsus), kejagung harus melakukan pertama mengevaluasi atau mengaudit apa yang salah dari penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," kata Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bidang Riset dan Mobilisasi, Rivanlee Anandar, kepada Medcom.id, Kamis, 31 Desember 2020.




    Dia menyebut setiap periode pemerintahan selalu menyatakan komitmen menuntaskan berbagai dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Namun, hingga saat ini tidak kunjung selesai.

    Penuntasan kasus terhalang lantaran ketidaklengkapan berkas perkara. Bolak-balik berkas merupakan pemandangan umum penuntasan penanganan dugaan pelanggaran HAM berat.

    "Dari sebelum Presiden Jokowi (Joko Widodo) menjabat itu sudah menjadi problem, lalu kenapa sudah berganti Jaksa Agung, ini masih menjadi problem," unkap dia.

    (Baca: Timsus HAM Kejagung Diharapkan Tak Sekadar Gimik)

    Rivanlee menyebut permasalahan itu mestinya mulai diselisik. Sehingga, upaya penanganan pelanggaran HAM tidak lagi jalan di tempat.

    "Kalau tidak gerak, Presiden harus melihat itu sebagai sebuah masalah," ujar dia.

    Kejagung membentuk Timsus Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan salah satu tugas Timsus, yaitu mengumpulkan, menginventarisasi, mengidentifikasi, serta memitigasi berbagai permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan.

    Timsus diresmikan pada 30 Desember 2020 beranggotakan 18 jaksa. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi didapuk sebagai Ketua Timsus.

    Sedangkan, Wakil Ketua Timsus dipegang oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono. Selanjutnya, Sekretaris Timsus dipegang oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Raja Nafrizal.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id