Rizieq Shihab, Dirut RS Ummi, dan Hanif Dijerat Pasal Berlapis

    Siti Yona Hukmana - 11 Januari 2021 13:39 WIB
    Rizieq Shihab, Dirut RS Ummi, dan Hanif Dijerat Pasal Berlapis
    Rizieq Shihab ditahan di Polda Metro Jaya. Foto: MI/Andri Widiyanto
    Jakarta: Polisi menetapkan Direktur Rumah Sakit (RS) Ummi dr Andi Tatat; Rizieq Shihab; dan menantu Rizieq, Hanif Alatas sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi atau menghambat dalam penanganan wabah penyakit menular. Ketiganya dijerat pasal berlapis. 

    "(Mulanya) Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Hasil dalam lidik, sidik konstruksi pasal ditambahkan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada Medcom.id, Senin, 11 Januari 2021. 

    Ada dua pasal tambahan yang dikenakan kepada ketiga tersangka. Yakni, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 14, serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

    Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengatur bahwa:

    (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

    (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

    Pasal 216 ayat 1 KUHP mengatur tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang, dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.

    Baca: Rizieq Shihab hingga Menantu Jadi Tersangka

    Sementara itu, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur terkait Hoaks, yakni

    Pasal 14:
    (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya 10 tahun.

    (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

    Pasal 15:
    Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

    RS Ummi dilaporkan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor ke kepolisian dengan dugaan menghalangi atau menghambat dalam penanganan wabah penyakit menular. Hal itu terjadi saat eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id