Polri Absen di Sidang Praperadilan Ruslon Buton

    Kautsar Widya Prabowo - 07 Juli 2020 06:10 WIB
    Polri Absen di Sidang Praperadilan Ruslon Buton
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang praperadilan yang diajukan tersangka Panglima Serdadu eks Trimatra Nusantra, Ruslan Buton. Hal ini disebabkan Mabes Polri selaku termohon tidak hadir dalam persidangan.

    "Kepolisian hukum kuasanya tidak hadir tanpa alasan," kata tim kuasa hukum Ruslan Buton, Hendri Siahaan, di PN Jaksel, Senin, 6 Juli 2020. 

    Gugatan praperadilan dilayangkan tiga orang. Pemohon yakni Ruslan Buton yang terdaftar dengan nomor 73/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel, istri Ruslan, Erna Yudhiana, dengan nomor perkara 74/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel, dan anak Ruslan, Sultan Nur Alam San Regga, dengan nomor 75/Pid.pra/2020/PN.Jkt.Sel.

    Hendri menekankan alasan gugatan prapredilan jilid II yakni tidak sahnya penangkapan serta penahanan terhadap Ruslan. Ia meminta majelis hakim melanjutkan persidangan meski Mabes Polri tidak hadir. Sementara itu, persidangan selanjutnya digelar Senin, 13 Juli 2020. 

    "Kita minta hakim dilanjutkan, (kalau tidak hadir) mereka tidak menghargai hukum di republik ini," tutur dia.

    Ruslan melalui kuasa hukumnya, Tonin Tachta Singarimbun, kembali mengajukan gugatan praperadilan atas dirinya, istri, dan anak. Materi gugatan seputar penangkapan, penggeledahan, dan penetapan tersangka yang dianggap tidak sah.

    Ruslan ditangkap di kediamannya di Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis, 28 Mei 2020, sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan Ruslan ini tindak lanjut dari Laporan Polisi (LP) Nomor 271 pada Jumat, 22 Mei 2020.

    Kasus bermula saat Ruslan mendesak Presiden Joko Widodo mengundurkan diri lewat video yang viral di media sosial, Senin, 18 Mei 2020. Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara selama pandemi virus korona (covid-19) tidak masuk akal.

    Baca: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Ruslan Buton

    Dia juga mengkritisi masa kepemimpinan Jokowi. Menurut dia, lebih baik Jokowi mundur untuk menyelamatkan bangsa. Ruslan dilaporkan ke polisi pada 22 Mei 2020. Polisi baru menetapkan Ruslan sebagai tersangka pada Selasa, 26 Mei 2020, dan dia ditangkap pada Kamis, 28 Mei 2020.

    Mantan prajurit TNI Angkatan Darat (AD) ini dijerat pasal berlapis. Dia dikenakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan/atau Pasal 207 KUHP dengan ancaman dua tahun penjara.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id