KPK Periksa Wakil Ketua Dewan Majelis Syura DPP PKB

    Candra Yuri Nuralam - 03 Februari 2020 11:22 WIB
    KPK Periksa Wakil Ketua Dewan Majelis Syura DPP PKB
    Ilustrasi KPK. Foto: MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Ketua Dewan Majelis Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Ghofur. Dia bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku dan Maluku Utara pada 2016.

    "Yang besangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Arta John Alfred)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 3 Januari 2020.

    Ali menuturkan pemanggilan untuk mendalami hubungan Ghofur dan Hong Arta. Ghofur dinilai mengetahui ihwal kasus suap ini. 

    Hong Artha diduga memberikan uang kepada sejumlah pihak terkait proyek di lingkungan Kementerian PUPR. Fulus Rp10,6 miliar diberikan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary pada 2015.
     
    Mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti turut menerima fulus Rp1 miliar. Amran berstatus terpidana dan divonis enam tahun penjara. Sedangkan Damayanti dibui 4 tahun lima bulan.

    Sejumlah elite PKB diduga terlibat dalam praktik rasuah ini. Dugaan itu pernah diungkap eks politikus PKB Musa Zainuddin saat mengajukan surat justice collaborator ke KPK. Surat diterima Lembaga Antirasuah akhir Juli 2019.

    Musa mengatakan menyerahkan Rp6 miliar pada elite PKB. Terkait pernyataan itu sejumlah elite partai sudah diperiksa, seperti Muhaimin Iskandar, Jazilul Fawaid dan Helmy Faishal Zaini. 

    Musa Zainuddin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia terbukti menerima suap Rp7 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.
     
    Hong Artha dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id