Muncul Kecurigaan, Ada yang Melindungi Nurhadi

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Februari 2020 12:47 WIB
    Muncul Kecurigaan, Ada yang Melindungi Nurhadi
    eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Foto: MI/Rommy Pujianto
    Jakarta: Status daftar pencarian orang (DPO) pada eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dinilai hanya formalitas. Penyematan status tersebut dinilai lantaran ketidakmampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Nurhadi. 

    "Karena KPK enggak berani tangkap Nurhadi dan menantunya. Jadi status itu, jadi kan lucu," kata Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Februari 2020.

    Haris menyebut Lembaga Antirasuh telah mendeteksi keberadaan Nurhadi. Dia mengaku menerima informasi Nurhadi berada di sebuah apartemen mewah di Jakarta. Apartemen itu dijaga super ketat. Tidak sembarang orang dapat mengakses ke lokasi. 

    "Mereka dapat proteksi perlindungan yang golden premium protection, yang KPK kok jadi kayak penakut gini? Enggak berani ambil orang tersebut. Itu kan akhirnya menjadikan pengungkapan kasus ini jadi kayak terbengkalai," kata Haris.

    Muncul Kecurigaan, Ada yang Melindungi Nurhadi
    Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez 

    KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Mereka yakni, Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya jadi buronan KPK setelah tiga kali mangkir pemeriksaan. 

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.

    Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA juga untuk Permohonan Perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id