Kivlan Zen Gugat Undang-Undang Senjata Api

    Fachri Audhia Hafiez - 18 Mei 2020 11:48 WIB
    Kivlan Zen Gugat Undang-Undang Senjata Api
    Terdakwa kasus kepemilikan senjata api Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Foto: Medcom.id/Cindy
    Jakarta: Mayjen (Purn) Kivlan Zen mengajukan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951) tentang Senjata Api (Senpi) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kivlan merasa dirugikan dengan Pasal 1 ayat (1) UU Senpi.

    "Ketentuan pasal tersebut dinilai pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi permohonan seperti dikutip dari website resmi MK, Senin, 18 Mei 2020.

    Pasal 1 ayat (1) UU Senpi berbunyi, 'Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.'

    Gugatan Nomor 27/PUU-XVIII/2020 diajukan pada 25 Maret 2020. Kini proses gugatan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

    Kivlan awalnya disangkakan dengan kasus kepemilikan senjata api dan peluru ilegal. Kivlan ditangkap pada 29 Mei 2019 dan didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dan membantu perbuatan pidana. Ia diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Dakwaan pertama, Kivlan dijerat pidana dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dakwaan kedua, Kivlan dijerat pidana dengan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.

    Baca: Sidang Kivlan Zen Kembali Ditunda

    Tonin Tachta Singarimbun selaku kuasa hukum pemohon mengatakan bahwa pasal dalam UU Senpi tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan merugikan hak konstitusionalnya. Sebab, tidak ditemukan penjelasan, yurisprudensi, atau turunannya mengenai kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan pokok perkara.

    "Dengan demikian apabila diteliti dasar konstitusinya, maka hal tersebut tidak lagi relevan bagi perlindungan konstitusional pemohon. Karena pengambilan potongan-potongan frasa pada pasal tersebut oleh penyidik dan penuntut umum dapat saja dikaitkan dengan pemohon," kata Tonin dalam persidangan, Rabu, 13 Mei 2020.

    Frasa yang ada pada UU Senpi dinilai rumit dan bersifat multitafsir. Pemohon menganggap sebuah norma hendaknya memenuhi ketentuan bahasa yang mudah dimengerti dan tata bahasa Indonesia yang benar.

    Ketua Panel Hakim Arief Hidayat mencermati mengenai ketidaktepatan penyebutan undang-undang yang diujikan pemohon. Apabila pemohon tidak menyebutkan norma dengan tepat maka berakibat pada salahnya objek pengajuan perkara.

    "Ini penting dan harus sesuai dengan UU resmi. Ini bukan UU Senjata Api pada permohonan ini penyebutannya tidak persis dan tidak tepat. Nanti bisa-bisa ditolak karena ojeknya salah dan harus sesuai Lembaran Negara," ujar Arief.

    Hakim anggota Suhartoyo mengatakan terdapat bagian yang tidak lazim dicantumkan pemohon dalam sistematika permohonan, seperti adanya latar belakang dan argumentasi kerugian konstitusional. Ia pun menyebut belum melihat hal-hal utama yang ingin dimohonkan pemohon.

    "Ini untuk memberikan deskripsi yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum sehingga mengalir pada legal standing pemohon," kata Suhartoyo.

    Pemohon diminta memperbaiki permohonan. Selanjutnya perbaikan tersebut mesti diserahkan pada Selasa, 26 Mei 2020 pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id