KPK Dalami Pembelian Tahan dan Rumah Edhy Prabowo

    Candra Yuri Nuralam - 02 Maret 2021 17:10 WIB
    KPK Dalami Pembelian Tahan dan Rumah Edhy Prabowo
    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/Medcom.id/Candra.



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil karyawan swasta Asep Abidin Supriatna pada Senin, 1 Maret 2021. Lembaga Antikorupsi itu mendalami pembelian rumah oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    "Asep didalami pengetahuan terkait dugaan pembelian rumah oleh tersangka EP (Edhy Prabowo) melalui tersangka AM (Amiril Mukminin)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Maret 2021.






    Ali tidak memerinci domisili rumah itu. Namun, kuat dugaan rumah itu dibeli dengan uang haram.

    "Sumbernya diduga dari kumpulan pemberian sejumlah uang oleh para eksportir benur yang mendapatkan izin di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020.

    Baca: Edhy Prabowo Membagikan Uang Suap ke Pihak Lain

    Lembaga Antikorupsi juga memeriksa Amiril Mukminin kemarin. KPK mendalami pembelian tanah dan bangunan yang dilakukan Amiril. Tanah dan bangunan yang dibeli Amiril itu diduga milik Edhy Prabowo.

    Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

    Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100 ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

    Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. 

    Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id