Dewas Hingga Satgas KPK, Terlibat OTT Edhy Prabowo

    Kautsar Widya Prabowo - 29 November 2020 11:40 WIB
    Dewas Hingga Satgas KPK, Terlibat OTT Edhy Prabowo
    Ilustrasi Gedung KPK/MI/Susanto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik operasi tangkap tangan (OTT) Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, merupakan hasil kerja satuan tugas pemberantas korupsi. Seluruh pihak berkontribusi membekuk politisi Gerindra itu.

    "Ini menunjukkan proses kerja bersama," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam program Crosschek Medcom.id, bertajuk KPK OTT Menteri, Bukti Jokowi Perangi Korupsi melalui telekonferensi, Minggu, 29 November 2020.

    Baca: Firli Tegaskan Siapa pun Terlibat Kasus Ekspor Benur Akan Diperiksa

    Menurut Nawawi, OTT Ehdy diawali pengaduah masyarakat. Pihaknya melakukan telaah aduan dan melimpahkan hal tersebut ke direktorat penyelidikan. Kemudian membentuk tim satuan tugas.

    Dewan Pengawas (Dewas) KPK, kata dia, juga terlibat dalam pemberian izin penyadapan hingga penangkapan. Selain itu, Nawawi mengatakan pihaknya membentuk beberapa tim satgas untuk menangkap Edhy. 

    "Ada tim-tim yang ditunjuk dalam penyelidikan, pada momen terakhir dia (tim satgas) memerlukan dukungan tim yang lain, kami setujui. Semua bentuk kerja dari tim-tim, ini semangat bersama," kata Nawawi.

    Sebelumnya, KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap benih lobster. Edhy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama lima orang lainnya, yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadi. Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin.
     
    Sementara tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima suap sebesar Rp9,8 miliar atas perizinan ekspor benih lobster.
     
    Enam penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
     
    Sedangkan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id