comscore

Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing Terkait OTT KPK Ditolak

Candra Yuri Nuralam - 27 Desember 2021 13:57 WIB
Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing Terkait OTT KPK Ditolak
Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Candra
Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Praperadilan itu terkait keabsahan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Andi.

KPK mengapresiasi putusan hakim dengan penolakan itu. Lembaga Antikorupsi makin yakin tidak melanggar hukum dalam OTT Andi.
"Putusan ini menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 27 Desember 2021.

Ali mengatakan tangkap tangan yang dilakukan KPK ke Andi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu juga ditegaskan hakim dalam putusan praperadilan Andi.

Hakim menegaskan penetapan Andi sebagai tersangka yang dilakukan KPK sudah sesuai aturan yang berlaku. KPK bakal langsung mengebut penyidikan kasus Andi usai praperadilan itu ditolak.

"Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi," tutur Ali.

Baca: KPK Beberkan 56 Bukti OTT Bupati Kuansing

Lembaga Antirasuah menetapkan dua tersangka terkait OTT di Kuansing, Riau. Mereka ialah Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.

Kasus ini dimulai saat Sudarso mencoba menghubungi Andi agar perizinan hak guna usaha lahan kebun sawit yang dikelola perusahaannya direstui di wilayahnya. Izin hak guna usaha kebun sawit perusahaan milik Sudarso berakhir pada 2024.

Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha membutuhkan minimal Rp2 miliar.

KPK menduga pertemuan itu tidak hanya membahas perpanjangan hak guna usaha lahan sawit. Lembaga Antikorupsi menyebut Andi dan Sudarso menyepakati perjanjian lain dalam pertemuan itu.

Sudarso juga memberikan sejumlah uang secara bertahap ke Andi. Sebesar Rp500 juta pada September 2021, dan Rp200 juta pada 18 Oktober 2021.

Dalam kasus ini, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Andi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id