comscore

Kejati DKI Kembali Tetapkan Tersangka Mafia Tanah Cipayung

Candra Yuri Nuralam - 19 Juni 2022 13:52 WIB
Kejati DKI Kembali Tetapkan Tersangka Mafia Tanah Cipayung
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Cipayung, Jakarta. Penetapan tersangka sudah berdasarkan aturan yang berlaku.

"Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kembali menetapkan tersangka dalam kasus Mafia Tanah Cipayung, yakni HH," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 Juni 2022.
Ashari mengatakan penetapan tersangka dilakukan usai penyidik mendalami perkara tersebut pada Jumat, 17 Juni 2022. HH pernah menjabat sebagai kepala UPT tanah Dinas Kehutanan DKI Jakarta pada 2018.

HH merupakan orang yang melaksanakan pembebasan lahan di RT 008 RW 03, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. HH diduga membebaskan lahan tanpa membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah.

Pembebasan lahan itu diyakini tidak menggunakan peta informasi rencana kota dari Dinas Tata Kota DKI Jakarta. HH juga diduga tidak membuat permohonan informasi aset kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta selama pembebasan tanah berlangsung.

"Dan, tanpa adanya persetujuan gubernur DKI Jakarta," ujar Ashari.

Baca: Latar Belakang Militer, Hadi Tjahjanto Diyakini Mampu Membereskan Mafia Tanah

HH merupakan orang yang memberikan resume penilaian properti terhadap sembilan bidang tanah yang akan dibebaskan. Hasil resume itu diberikan kepada notaris LD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Resume penilaian itu digunakan untuk bernegosiasi dengan warga sekitar untuk pembebasan lahan. Ada delapan dari sembilan pemilik tanah yang ditipu HH dan LD dengan cara memainkan harga jualnya.

"Bahwa pemilik lahan hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp1,6 juta per meter, sedangkan harga yang dibayarkan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp2,7 juta," tutur Ashari.

Dinas Kehutanan DKI Jakarta sudah mengeluarkan Rp46,4 miliar untuk pembebasan lahan ini. Sementara itu, para pemilik lahan cuma menerima dana dengan total Rp28,7 miliar.

"Sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati tersangka LD dan para pihak sebesar Rp17,7 miliar," tutur Ashari.

Atas perbuatannya, HH diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id