Wiraswasta Dadang Suganda Ditahan KPK

    Candra Yuri Nuralam - 30 Juni 2020 18:15 WIB
    Wiraswasta Dadang Suganda Ditahan KPK
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan wiraswasta Dadang Suganda. Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah ruang terbuka hijau (RTH) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, pada 2012 sampai 2013, itu akan mendekam di bui 20 hari ke depan.

    "Ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini sampai dengan 19 Juli 2020," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juni 2020.

    Dadang akan ditahan di Rumah Tanahan (Rutan) Cabang KPK Kavling 4, Jakarta. Penahanan akan mengutamakan protokol kesehatan.

    "Tahanan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1," ujar Lili.

    Kasus ini bermula pada 2011. Wali Kota Bandung saat itu Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH. Anggaran diusulkan sebesar Rp15 miliar untuk 10 ribu meter persegi di 2012.

    Namun, pada proses di Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, anggota dewan meminta penambahan anggaran lokasi RTH. Legislator Bandung itu mengusulkan Rp57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2012.

    Lokasi lahan yang akan dibeli atau dibebaskan telah disiapkan sebelumnya dari warga sebagai pemilik tanah. Diduga upaya dilakukan agar beberapa pihak memperoleh keuntungan.

    Baca: KPK Pelajari 'Kelitan' Imam Nahrawi

    Pada September 2012, penambahan anggaran diajukan kembali dari Rp57 miliar menjadi Rp123,93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan pada akhirnya Rp115,22 miliar di tujuh kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

    Pembelian lahan diduga menggunakan jasa orang ketiga. Makelar ini adalah anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kader Slamet yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Dadang Suganda.

    Dadang menggunakan kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung kala itu, Edi Siswadi. Edi divonis bersalah dalam perkara lain, yaitu suap terhadap seorang hakim dalam penanganan perkara korupsi bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Kota Bandung.

    Edi Siswadi memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah kala itu, Herry Nurhayat, untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah. Herry juga yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Dadang kemudian melakukan pembelian tanah pada sejumlah pemilik tanah atau ahli waris di Bandung dengan nilai lebih rendah dari NJOP (nilai jual objek pajak) setempat.

    Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp43,65 miliar kepada Dadang. Namun Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah sehingga diduga Dadang diperkaya sekitar Rp30 miliar.

    Uang hasil rasuah itu selanjutnya diberikan kepada Edi Siswandi sebesar Rp10 miliar. Fulus ini digunakan untuk menyuap hakim dalam perkara Bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

    KPK telah memeriksa 20 orang saksi dalam proses penyidikan kasus ini. Termasuk pemeriksaan hari ini yang dilakukan di Polresta Bandung.

    Dadang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Hery Nurhayat sendiri tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id