Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak

    Antara - 12 November 2019 12:56 WIB
    Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak
    Mantan Menpora Imam Nahrawi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI, Senin, 29 April 2019. Foto: MI/Bary Fathahilah
    Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah.

    "Mengadili, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Elfian saat membacakan pertimbangan putusan praperadilan Imam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 November 2019.

    Hakim menyatakan penyidikan Imam berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:
    Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, sah. KPK memiliki dua alat bukti yang sah untuk menjerat Imam.

    "Termohon telah melakukan pemeriksaan, menemukan dua alat bukti, yaitu bukti saksi dan bukti surat yang berkaitan dengan perkara a quo," kata Elfian.

    Surat penahanan terhadap Imam juga dinilai sah. Kubu Imam mempersoalkannya surat penahanan itu karena Ketua KPK Agus Rahardjo mengeluarkan pernyataan bakal menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo. 

    Hakim beralasan secara yuridis Presiden belum memberikan putusan pemberhentian pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan mengajukan penggantian pada DPR. "Secara de facto pimpinan KPK yang mengundurkan diri tersebut masih melakukan tugasnya," ujar dia.

    Dari pertimbangan tersebut, kata dia, tidak ada kekosongan pimpinan di KPK. Sehingga, keputusan pimpinan KPK menahan Imam sah.
       
    Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK dinilai tak dapat membatalkan penyidikan terhadap Imam. "Karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019, segala tindakan perbuatan termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum 17 Oktober 2019 adalah tetap sah," ujar Elfian. 

    Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam diduga menerima suap dan gratifikasi Rp26,5 miliar melalui Ulum.
     
    Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan Menpora.
     
    Imam melawan. Dia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
     
    Ada tujuh petitum yang diajukan pihak pemohon (Imam Nahrawi) kepada pihak termohon (KPK). Di antaranya meminta penetapan tersangka terhadap mantan Menpora itu dicabut karena tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id