KPK 'Garap' Dirut Perusahaan Penyuap Anggota BPK

    Faisal Abdalla - 14 Oktober 2019 10:47 WIB
    KPK 'Garap' Dirut Perusahaan Penyuap Anggota BPK
    Ilustrasi KPK. Foto: MI.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto dan Lili Sundarsih. Keduanya diperiksa terkait dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    "Keduanya akan diperiksa untuk tersangka LJP (Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, ketika dikonfirmasi, Senin, 14 Oktober 2019.

    Budi dan Lily menjadi terpidana dalam kasus yang sama. Keduanya diganjar tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

    Lenardo ditetapkan tersangka bersama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil. Suap bermula saat Direktur SPAM mendapat permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK senilai Rp2,3 miliar.

    Rizal menginformasikan bakal ada satu pihak yang mewakilinya bertemu Direktur SPAM. Perwakilan Rizal selanjutnya datang dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

    Proyek yang diminati ialah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Permintaan itu disanggupi, proyek SPAM Hongaria dikerjakan PT Minarta Dutahutama.

    Sebagai timbal balik, Leonardo melalui perantara menyampaikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk Dolar Singapura untuk Rizal. Uang SGD100,000 dalam pecahan SGD1.000 akhirnya diserahkan kepada Rizal melalui salah satu pihak keluarga di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

    Rizal sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Leonardo sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id