Imam Nahrawi tak Bisa Berlindung di Balik Revisi UU KPK

    Candra Yuri Nuralam - 21 September 2019 04:00 WIB
    Imam Nahrawi tak Bisa Berlindung di Balik Revisi UU KPK
    Imam Nahrawi. Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
    Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menegaskan Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi tidak akan bisa dilindungi oleh revisi undang-undang (UU) KPK. Kasus Imam dilakukan sebelum RUU KPK disahkan.

    "Tersangka IMR (Imam Nahrawi), Menpora 2014 sampai dengan 2019 dan MIU (Miftahul Ulum), Asisten Pribadi Menpora sudah dilakukan sejak 28 Agustus 2019. Jadi penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat, 20 September 2019.

    Febri mengatakan kasus yang menyeret nama Imam tetap berjalan. Dalam kasus tersebut sudah ada sekitar enam saksi yang diagendakan untuk mengikuti pemeriksaan. Miftahul Ulum juga sudah diperiksa dan ditahan 20 hari pertama dan kegiatan penyidikan lainnya.

    "Namun, untuk pemenuhan hak tersangka, sekitar tiga atau empat hari KPK langsung mengirimkan pemberitahuan pada tersangka," ucap dia.

    Febri menegaskan KPK juga masih berwenang memberikan informasi kepada publik melalui lima pimpinan saat ini. Dia berjanji akan membeberkan kasus Imam secara gamblang kepada publik.

    "Pengumuman tersangka adalah bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik. Informasi telah dimulainya Penyidikan kami sampaikan ke masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya KPK juga dikawal dan diawasi," ujar Febri.

    Febri juga membantah penetapan tersangka Imam Nahrawi berdasarkan kepentingan pihak tertentu. Dia menegaskan Imam ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hukum yang berlaku.

    "Mereka kami sarankan untuk membaca kembali UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Agar pendapat yang disampaikan tidak hanya bersifat politis dan asumsi, tetapi memiliki dasar hukum," ujar Febri.

    KPK menetapkan Imam sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan gratifikasi pada Rabu lalu.

    Imam diduga menerima uang Rp26,5 miliar melalui asisten pribadinya (aspri) Miftahul Ulum yang sudah lebih dulu menjalani persidangan.

    Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai ketua Dewan Pengarah Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Menpora.

    Imam dan Miftahul dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.




    (SCI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id