RUU KPK Dinilai Menguatkan Pemberantasan Korupsi

    M Sholahadhin Azhar - 19 September 2019 04:47 WIB
    RUU KPK Dinilai Menguatkan Pemberantasan Korupsi
    Ilustrasi. Logo Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih. Foto: MI/Susanto.
    Jakarta: Pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai apresiasi. Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan DPR pada Selasa, 17 September 2019, menguatkan KPK. 

    "Kami melihat dari beberapa pasal revisi, ini bertujuan untuk menguatkan KPK dan menguatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Ketua Umum Bara JP Viktor S. Sirait, Rabu, 18 September 2019.

    Dia menyebut salah satu contoh adalah kehadiran dewan pengawas. Menurut Viktor, dewan diperlukan agar ada check dan ballance atau kontrol dalam setiap keputusan yang dilakukan oleh KPK . 

    "Sebuah lembaga negara perlu dewan pengawas agar keputusan bisa dilakukan secara terukur, hati-hati, menghindari adanya abuse of power, dan mempunyai pertanggungjawaban," katanya.

    Menurutnya kehadiran dewan pengawas ini justru akan lebih menguatkan KPK karena akan membuka ruang lebih luas terutama kepada akademisi, pemerhati masalah korupsi atau NGO, atau tokoh mqasyarakat, untuk berpartisipasi masuk secara langsung dalam tubuh KPK. 

    "Karena itu Bara JP mendorong kalangan yang selama ini khawatir bahwa KPK akan semakin lemah dengan revisi UU KPK ini untuk justru terlibat aktif dengan menjadi bagian dari unsur dewan pengawas," ucapnya.

    Bara JP juga sepakat penyadapan harus dapat dikontrol agar tidak dilakukan secara semena-mena dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dia membeberkan pada 2014 KPK disinyalir menggunakan kuasa penyadapan.

    Kala itu, Abraham Samad mengetahui jika dirinya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Jokowi dari hasil penyadapan. "Jika ini benar terjadi, maka ini adalah penyalahgunaan yang sangat fatal dan harus dihindari tidak boleh terjadi ke depan, yaitu dengan kontrol melalui dewan pengawas," ujarnya.

    Mengenai penerbitan SP3, Bara JP melihat bahwa SP3 ini mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. "Indonesia adalah sebuah negara hukum sehingga dalam pelaksanaannya tentu harus ada kepastian hukum," ujarnya.

    Menurutnya, kekhawatiran sebagian kalangan bahwa penerbitan SP 3 ini kelak akan memperlemah KPK karena ruang gerak KPK menjadi terbatas, karena revisi UU KPK memberi kewenangan kepada KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) suatu kasus dugaan korupsi jika tak tuntas dalam dua tahun, adalah argumentasi sumir. 

    Ia mengatakan adanya pasal penerbitan SP3 ini justru akan membuat KPK semakin hati-hati dalam menentukan sesesorang bersalah atau menjadi tersangka. Menurutnya kehati-hatian ini menjadi sangat penting untuk kepastian hukum dan menjaga hak asasi manusia. 

    "Bukankah dalam hukum ada adagium (peribahasa) lebih baik melepas 100 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tak bersalah?" katanya.

    Dia juga mengatakan penerbitan SP3 ini juga akan tetap menjaga maruah lembaga KPK sebagai lembaga yang tetap mendapat kepercayaan masyarakat. 

    "Bukti menunjukkan bahwa KPK kalah dalam praperadilan melawan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sampai saat ini, RJ Lino sudah empat tahun ditetapkan sebagai tersangka, lalu prosesnya sampai selama itu untuk membawa RJ Lino sampai ke meja pengadilan? Kalau belum mampu mengumpulkan alat bukti membawa RJ Lino ke pengadilan, lantas kenapa statusnya menjadi tersangka?" katanya.

    Mengenai penetapan pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN), Bara JP menyebut hal ini untuk memberi kepastian status bagi mereka yang bekerja di KPK, termasuk hak dan kewajiban, serta perlindungan pada masa depan pegawai.

    Menurut Bara JP, kekhawatiran sebagian kalangan terkait status ASN bagi pegawai KPK akan mengurangi independensi mereka karena akan terikat pada aturan ASN merupakan kekhawatiran berlebihan. "Bukankah dalam Pasal 3 jelas tertulis tugas dan wewenang KPK, tentu termasuk tugas dan wewenang pegawainya, adalah independen?" tukas dia.



    (HUS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id