Tim Advokasi Novel Adukan Kadivkum Polri ke Ombudsman

    Siti Yona Hukmana - 30 Juni 2020 17:14 WIB
    Tim Advokasi Novel Adukan Kadivkum Polri ke Ombudsman
    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Foto: ANT/Dhemas Reviyanto
    Jakarta: Tim advokasi Novel Baswedan mengadukan Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho ke Ombudsman. Rudy diduga melakukan malaadministrasi terkait pemberian pembelaan atau fasilitas bantuan hukum terhadap kedua terdakwa penyiraman air keras kepada Novel, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette.

    "Kemarin kami ajukan pengaduan dugaan malaadministrasinya," kata tim kuasa hukum Novel, Andi Muhammad Rezaldy dalam diskusi daring bertema Tak Kenal Prioritas Semua Ditebas, Peluncuran Laporan Peringatan HUT Bhayangkara ke-74, Selasa, 30 Juni 2020.

    Menurut dia, Polri tak bisa memberikan bantuan hukum kepada kedua terdakwa. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2003, fasilitas bantuan hukum dapat diberikan sepanjang berkaitan dengan kepentingan tugas.

    "Nah dalam fakta persidangan baik Ronny maupun Rahmat sudah menyatakan bawah ini adalah murni motif pribadi, jadi tindakan atau sikap yang dilakukan oleh Mabes Polri yang terus memaksakan pembelaan terhadap kedua terdakwa ini tentu menimbulkan pertanyaan oleh tim advokasi," ucap dia.

    Menurut dia, jika perbuatan kedua terdakwa penyiraman air keras kepada penyidik KPK berkaitan dengan kepentingan tugas harus dibuktikan dengan surat tugas. Dia juga meminta majelis hakim menggali fakta-fakta terkait pembelaan dari Polri itu.

    "Dengan dasar bahwa pembelaan yang dilakukan oleh Mabes Polri yaitu berkaitan dengan kepentingan tugas," ujar dia.

    Staf Pembelaan Hukum Hak Asasi Manusia KontraS itu juga meminta majelis hakim menggali argumentasi Mabes Polri terkait pembelaan terhadap kedua terdakwa merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2017. Andi menilai pernyataan kepolisian terkait Perkap mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan bantuan hukum adalah keliru.

    "Bukan mengenai hak bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Mabes Polri. Kemudian yang terpenting juga harus merujuk kepada PP Nomor 3 Tahun 2003," terangnya.

    Baca: Penasihat Hukum Penyerang Novel Sepakat dengan Tuntutan Jaksa

    Andi menuturkan Mabes Polri telah memberikan fasilitas bantuan hukum kepada kedua terdakwa sejak proses penyidikan di Polda Metro Jaya hingga tahap persidangan. Dia meminta Ombudsman memeriksa dugaan malaadministrasi yang dilakukan Mabes Polri terkait fasilitas pembelaan hukum kepada Ronny dan Rahmat.

    "Mabes Polri menghentikan pembelaan hukum terhadap Ronny Bugis dan Rahmat Kadir karena tidak sah secara hukum dan berpotensi terjadi konflik kepentingan yang dapat mengarahkan pada adanya indikasi pengondisian perkara," tegasnya.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id