Penyuap Dirut Perum Perindo Dituntut Dua Tahun Bui

    Fachri Audhia Hafiez - 10 Februari 2020 18:57 WIB
    Penyuap Dirut Perum Perindo Dituntut Dua Tahun Bui
    Sidang tuntutan Direktur Utama PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) Mujib Mustofa. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Direktur Utama PT Navy Arsa Sejahtera (NAS) Mujib Mustofa dituntut hukuman dua tahun penjara. Dia dinilai terbukti menyuap Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Risyanto Suanda terkait izin impor ikan.

    "Menuntut agar majelis hakim dalam perkara ini memutuskan bahwa terdakwa Mujib Mustofa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan," kata Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Aziz di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 10 Februari 2020.

    Mujib dinilai terbukti menyuap Risyanto USD30 ribu atau setara Rp419 juta. Suap diberikan agar Risyanto membantu PT NAS mendapat proyek impor ikan.

    PT NAS merupakan perusahaan importir ikan. Namun, perusahaan tersebut masuk daftar hitam sejak 2009 lantaran mengimpor ikan melebihi kuota sehingga tidak bisa lagi mengajukan kuota impor.

    Mujib kongkalikong dengan Risyanto untuk membicarakan peluang kerja sama antara perusahaannya dengan Perum Perindo untuk mewujudkan peluang izin impor pada Januari 2019. 

    Mujib dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Hukuman Mujib diperberat lantaran terdakwa tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Sedangkan keadaan yang meringankan ialah terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki keluarga," ujar Jaksa Nur.

    Mujib mengajukan pembelaan atau pleidoi atas tuntutan tersebut. Majelis hakim menjadwalkan pembacaan pledoi 17 Februari 2020.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id