Kadis PUPR Lampung Selatan Pengepul Duit dari Rekanan Proyek

    Fachri Audhia Hafiez - 06 Oktober 2020 18:12 WIB
    Kadis PUPR Lampung Selatan Pengepul Duit dari Rekanan Proyek
    Ilustrasi. Media Indonesia.
    Jakarta: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Syahroni (SY), diduga mengumpulkan uang dari rekanan proyek. Upaya itu dilakukannya usai mendapat perintah dari Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan 21 persen setiap anggaran proyek pada Dinas PUPR.

    "SY menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR Kab Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut. Selanjutnya SY mem-ploting rekanan yang besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Kab Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan rekanan," kata Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.

    Syahroni menjalani perintah Zainudin bersama Hermansyah Hamidi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Uang kemudian diserahkan kepada Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Agus Bhakti Nugroho secara bertahap.

    Syahroni sempat membuat tim khusus yang bertugas mengunggah penawaran para rekanan. Dia juga mengatur jumlah setoran dari rekanan tersebut.

    Baca: Kadis PUPR Lampung Selatan Ditahan di Rutan KPK

    Uang itu kemudian dibagi untuk Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebesar 0,5-0,75 persen, bupati sebesar 15-17 persen, dan Kadis PUPR sebesar 2 persen. Syahroni bersama Hermansyah mengumpulkan uang tersebut selama 2016 hingga 2017.

    "Uang yang dikelola Syahroni dan Hermansyah pada 2016 sebesar Rp26.073.771.210 dan 2017 sebesar Rp23.669.020.935," ujar Karyoto.

    Syahroni ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Penetapan tersebut usai KPK mengumpulkan informasi dan menemukan bukti permulaan yang cukup.

    Syahroni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id