Rini Kesal Jajarannya Korupsi meski Regulasi Pencegahan 'Berlimpah'

    Kautsar Widya Prabowo - 09 Mei 2019 14:29 WIB
    Rini Kesal Jajarannya Korupsi meski Regulasi Pencegahan 'Berlimpah'
    Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Rini Soemarno - Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.
    Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Rini Soemarno prihatin dengan tertangkapnya sejumlah jajaran BUMN dalam kasus korupsi. Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam diskusi 'Bersama menciptakan BUMN bersih melalui SPI yang tangguh dan terpercaya'.

    "Kami sangat prihatin dan sedih dengan adanya beberapa anggota kelurahan kami yang tersangkut dengan tindak pidana korupsi oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri," ujar Rini di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2019.
    Padahal, kata Rini, pihaknya sudah total mengantisipasi tindakan rasuah. Ini dituangkan dalam sejumlah regulasi untuk mencegah korupsi. 

    Seperti, Peraturan Menteri (PM) tentang pedoman penudaan transkasi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan kecurangan, terbit pada 2012. PM tersebut memberikan kewenangan kepada direksi dan dewan komisaris untuk melakukan tindakan tegas terhadap transaksi yang memiliki unsur kecurangan.

    Lalu, PM tentang pedoman pengelolaan sistem pelaporan dugaan adanya pelanggaran yang terbit pada 2015. Peraturan itu menugaskan direksi yang belum memiliki sistem operasional (SOP) mengenai whistle blowing system (WBS) untuk segara membuat.  

    (Baca juga: KPK Akan Terus Mengawasi BUMN)

    Selanjutnya, PM tentang pedoman penanganan benturan kepentingan yang sudah diterbitkan pada 2015. Aturan ini memastikan adanya penanganan yang baik terhadap potensi-potensi benturan kepentingan. 

    "Kami menyadari bahwa salah satu sumber fraud adalah adanya pembicaraan terhadap gesekan benturan kepentingan yang terjadi," tutur dia. 

    Kemudian, PM tentang pengendalian gratifikasi pada 2014, yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya gratifikasi. Serta PM tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang terbit 2015. 

    "Bahwa pelaporan LHKPN agar diwajibkan ke seluruh pejabat di lingkungan BUMN," imbuh dia. 

    Terakhir, PM tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik di  BUMN dengan mengharuskan direksi senantiasa memerhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

    "Jadi kadang direksi suka lupa, SOP-nya lupa dibuat, jadi tolong direksi yang belum bikin SOP tolong bikin SOP," pungkas dia. 
     



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id