Jaksa Tolak Pejabat Kemenpora Jadi Justice Collaborator - Medcom

    Jaksa Tolak Pejabat Kemenpora Jadi Justice Collaborator

    Fachri Audhia Hafiez - 15 Agustus 2019 19:59 WIB
    Jaksa Tolak Pejabat Kemenpora Jadi <i>Justice Collaborator</i>
    Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
    Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta permohonan justice collaborator (JC) Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Mulyana, ditolak. Syarat sebagai JC dinilai tak terpenuhi.

    "Terdakwa selaku penyelenggara negara merupakan penerima hadiah sehingga sesuai dengan aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, maka permohonan JC yang diajukan terdakwa belum memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan," kata JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Agustus 2019.

    Merujuk pada SEMA, status JC dapat diberikan kepada pelaku korupsi serta bukan pelaku utama. Penyandang status JC juga harus mau mengakui perbuatannya. Selain itu, dia memberikan kesaksian yang signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang memiliki peran lebih besar.

    Menanggapi penolakan JC tersebut, Mulyana kecewa. Ia mengeklaim syarat JC sebagai bukan pelaku utama telah terpenuhi. "Jadi saya mohon kepada yang mulia apalagi saya mengusulkan JC ditolak, tidak dikabulkan, tentu bagi saya ini musibah yang sangat besar," ujar Mulyana.

    Sebelumnya, Mulyana dituntut hukuman tujuh penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima suap dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kemenpora.

    Ia menerima hadiah berupa satu mobil Fortuner VRZ TRD berwarna hitam metalik dengan nomor polisi B 1749 ZJB dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy beserta Bendahara Umum KONI Johny E Awuy. Mulyana turut menerima uang sejumlah Rp300 juta.

    Selain itu, dia mendapat satu kartu ATM Debit BNI bernomor 5371 7606 3014 6404 dengan saldo senilai Rp100 juta. Satu ponsel Samsung Galaxy Note 9 juga diberikan kepada Mulyana. Suap ini diyakini demi mempercepat persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI Pusat kepada Kemenpora pada 2018.

    Pengajuan dana itu termuat dalam Proposal Dukungan KONI Pusat dalam Rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Tahun Kegiatan 2018. Dana juga terkait Proposal Bantuan Dana Hibah kepada Kemenpora dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Multievent Asian Games dan Asian Para Games 2018.

    Baca: Deputi Kemenpora Dituntut Tujuh Tahun Bui

    Nilai proposal pertama disetujui Kemenpora sebesar Rp30 miliar. Sementara itu, proposal kedua berjumlah Rp17,971 miliar.

    Namun, pada proses pengajuan itu ada kesepakatan pemberian komitmen fee dari KONI Pusat kepada Kemenpora. Pemberian fee ini sesuai arahan asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, kepada Ending dan Johny.

    Atas perbuatannya, Mulyana diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    Mulyana berencana mengajukan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang rencananya akan digelar Kamis, 29 Agustus 2019.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id