Eks Legislator Sumut Dituntut Lima Tahun Penjara

    Theofilus Ifan Sucipto - 22 Mei 2019 14:07 WIB
    Eks Legislator Sumut Dituntut Lima Tahun Penjara
    Suasana persidangan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ferry Suando Tanuray Kaban di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Medcom.id/Theofilus Ifan
    Jakarta: Mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ferry Suando Tanuray Kaban dituntut lima tahun penjara. Dia terbukti menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho senilai Rp772,5 juta.

    "Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Budi Nugraha saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Mei 2019.
    Ferry didenda sebesar Rp300 juta dengan subsider tiga bulan penjara. Ferry juga mendapat hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp752,5 juta. 

    Jika tak membayar uang pengganti sebulan setelah putusan, harta benda Ferry akan dilelang. Jika tak mencukupi, Ferry akan dipidana penjara selama satu tahun. Selain itu JPU KPK menuntut mencabut hak Ferry dipilih dalam jabatan publik atau politis selama tiga tahun pasca menjalani hukuman pokok.

    Adapun hal yang memberatkan adalah Ferry dianggap tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia juga dianggap tidak sepenuhnya jujur dalam persidangan yang mengatakan menerima suap Rp215,5 juta dari Rp772,5 juta.

    Baca: KPK Buka Penyelidikan Kasus Baru di Kemenag

    Sedangkan hal yang meringankan, Ferry disebut bersikap sopan selama pemeriksaan dan persidangan, serta belum pernah dihukum. Ferry juga sudah mengembalikan uang sebesar Rp20 juta pada KPK.

    Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemprov (LPJP) Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, pengesahan Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2013, pengesahan APBD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2014, pengesahan Perubahan APBD TA 2014 dan pengesahan APBD Pemprov Sumut TA 2015.

    Dalam prosesnya, KPK sempat menetapkan Ferry sebagai buron pada 1 Oktober 2018. Bahkan KPK sempat mengeluarkan surat daftar pencarian orang ke Polri melalui NCB-Interpol Indonesia lantaran Ferry mengabaikan dua kali panggilan penyidik.

    Namun Ferry menyerahkan diri ke Polsek Kelapa Dua, Tangerang, Banten pada 11 Januari. Dia diantar oleh istri dan kedua anaknya.

    Atas perbuatannya, Ferry disangka melanggar pasal Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id