Mantan Sopir Politikus Golkar Diusut Soal Kasus KTP-el

    Ilham Pratama Putra - 15 Juli 2019 12:26 WIB
    Mantan Sopir Politikus Golkar Diusut Soal Kasus KTP-el
    Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Muhamad Gunadi, pihak swasta, dalam penyidikan kasus pengadaan paket penerapan KTP berbasis elektronik (KTP-el). Gunadi menjadi saksi untuk tersangka anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari.

    "Yang bersangkutan merupakan mantan sopir pribadi Markus Nari," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

    Belum diketahui pasti keterangan apa yang dicari penyidik dari Gunadi. Namun, dia diduga sedikit banyak mengetahui keterlibatan bekas bosnya dalam kasus suap ini.

    Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el sejak Juli 2017. Dia diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam pengadaan paket KTP-el pada 2011-2013. Kasus ini merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.

    Markus yang saat itu masih duduk di Komisi II diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP-el di DPR. Berdasarkan fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman sebanyak Rp5 miliar pada 2012.

    Namun, Markus baru menerima Rp4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek KTP-el tahun anggaran 2013 sebesar Rp1,49 triliun

    KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP-el. Mereka adalah Irman, Sugiharto, Anang Sugiana Sudihardjo, Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung.

    Baca: KPK Pastikan Jerat Tersangka Baru KTP-el

    Saat ini, hanya Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara itu, tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan menjalani pidana penjara.

    Febri memastikan penyidikan kasus ini tak berhenti di Markus Nari. Lembaga Antirasuah bakal menjerat pihak-pihak yang menerima uang haram dari proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut.

    "Kami melihat ada dugaan pihak-pihak lain atau pejabat-pejabat lain baik di instansi pemerintah di legislatif ataupun dari pihak swasta diduga terlibat dalam perkara ini, itu yang sedang kami telusuri dan kami dalami," pungkas dia.  



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id