Bupati Talaud Non Aktif Dituntut 7 Tahun Penjara

    Ilham Pratama Putra - 19 November 2019 02:18 WIB
    Bupati Talaud Non Aktif Dituntut 7 Tahun Penjara
    Terdakwa kasus dugaan suap paket pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019, Sri Wahyumi Maria Manalip (kanan). Foto: MI/ Pius Erlangga.
    Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan kepada Bupati Talaud nonaktif, Sri Wahyumi Maria Manalip dengan pidana tujuh tahun, dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Bahkan Sri mendapat pidana tambahan yakni dicabutnya hak politik selama lima tahun.

    "Terdakwa Sri Wahyuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Asri Irwan, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 18 November 2019.

    Tersangka suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Talaud itu diadili bersama tangan kanannya, Benhur Lalenoh.

    "Menjatuhkan berupa pidana penjara selama empat tahun, dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan," lanjut dia.

    Sri Wahyumi bersama Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha Bernard Hanafi Kalalo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019. Sri Wahyumi dan Benhur selaku penerima, sementara Bernard pemberi suap.

    Sri Wahyumi diduga meminta Benhul mencarikan kontraktor yang bersedia menggarap proyek di Pemkab Talaud dengan catatan mau memberikan fee 10 persen. Benhul lantas menawarkan Bernard untuk menggarap proyek tersebut.

    Sebagai imbalannya, Bernard memberikan fee 10 persen dalam bentuk barang mewah sesuai permintaan Sri Wahyumi. Beberapa barang mewah itu yakni Handbag Chanel senilai Rp97.360.000, Tas Balenciaga bernilai Rp32.995.00, dan jam tangan Rolex seharga Rp224.500.000.

    Kemudian, anting berlian Adelle bernilai Rp32.075.000 dan cincin berlian Rp76.925.000. Terakhir uang tunai sebesar Rp50.000.000.

    Suap diduga berkaitan dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo. Diduga, terdapat proyek-proyek lain yang dibicarakan oleh ketiga orang tersebut.

    Sri Wahyumi dan Benhul diganjar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sedangkan Bernard selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




    (EKO)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id