337 Ribu Pejabat Negara Belum Lapor Kekayaan

    M Sholahadhin Azhar - 16 Januari 2020 17:36 WIB
    337 Ribu Pejabat Negara Belum Lapor Kekayaan
    Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.
    Jakarta: Sebanyak 337.963 penyelenggara negara belum melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jumlah ini setara 87,37 persen dari total penyelenggara negara yang wajib menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN).

    Pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati mengungkapkan total ada 386.920 penyelenggara negara yang wajib melaporkan kekayaannya. Mereka terdiri dari pejabat negara di tingkat pusat, hingga daerah. Hingga saat ini, baru 48.843 pejabat negara yang melapor.

    "Menurut aplikasi e-LHKPN, kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2019 per 16 Januari 2020 baru 12 persen," ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ipi Maryati di KPK, Kamis, 16 Januari 2020.

    Catatan KPK, kata Ipi, baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Jawa Tengah, yang patuh terhadap ketentuan pelaporan kekayaan. Per 7 Januari 2020, KPK mencatat seluruh wajib LHKPN di Pemkab Boyolali yang jumlahnya sebanyak 222 orang telah melaporkan kekayaannya.

    "Demikian juga anggota DPRD Kabupaten Boyolali per 4 Januari 2020 sebanyak 45 penyelenggara wajib LHKPN telah terpenuhi 100 persen," katanya.

    Ipi mengatakan KPK juga menyambut baik sikap delapan instansi yang turut mendorong pejabatnya segera melaporkan LHKPN. Kedelapan instansi tersebut yakni Pemkab Boalemo, Pemkab Tapanuli Selatan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Pertanian, Pemkot Batam, Pemkot Gorontalo, Pemkab Rote Ndao, dan BPJS Kesehatan.

    "Instansi-instansi tersebut menetapkan batas waktu pelaporan beragam mulai dari 15 Januari hingga 28 Februari 2020," kata dia.

    Ipi mengingatkan para pejabat segera melaporkan kekayaannya. Pelaporan kekayaan pejabat negara diatur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

    Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK juga menyatakan Lembaga Antirasuah berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai pencegahan tindak pidana korupsi.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id