KPK Selisik Proses Lobi Kuota Rokok dan Alkohol di Bintan

    Candra Yuri Nuralam - 15 September 2021 11:17 WIB
    KPK Selisik Proses Lobi Kuota Rokok dan Alkohol di Bintan
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pimpinan PT Delta Makmur dan Wakil Pimpinan PT Cemara Mas, Iwan Faiz. Dia diperiksa untuk mendalami dugaan korupsi pengaturan barang bercukai di Kabupaten Bintan pada 2016-2018.

    "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya pertemuan dengan tersangka AS (Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi) dan tersangka MSU (pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Mohd Saleh H Umar)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

     



    Ali enggan memerinci lebih jauh pertanyaan penyidik ke Iwan. Pertemuan diyakini terkait pengurusan kuota rokok dan minuman beralkohol di Bintan.

    Lembaga Antikorupsi juga memeriksa Dirut PT Putra Maju Jaya Nur Rofiq Mansur dan anggota DPRD Riau Bobby Jayanto. Keduanya dimintai keterangan yang sama.

    KPK menahan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Mohd Saleh H Umar. Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang bercukai di Bintan pada 2016-2018.

    Tindakan korupsi keduanya sudah dipantau sejak Februari 2021. Keduanya diduga korupsi terkait pengadaan kuota rokok di Bintan sejak 2016.

    Apri yang juga wakil ketua dewan Kawasan Bintan diduga memanfaatkan jabatannya mengumpulkan distributor rokok sekitar Juni 2016. Pertemuan membahas pengajuan kuota rokok di Bintan.

    Dalam pertemuan, para distributor diduga memberikan Apri uang agar mendapatkan kuota yang diinginkan.
    Apri juga memanfaatkan kuasa bupatinya untuk mengatur penggantian personel di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan. Pengaturan personel agar aksinya mengatur kuota rokok lancar.

    Lembaga Antikorupsi menduga permainan Apri berlangsung selama 2017-2018. Dia dibantu oleh Umar.

    Apri diduga menerima Rp6,3 miliar. Sementara itu, Umar diduga menerima Rp800 juta. Negara merugi Rp250 miliar akibat kasus itu.

    Saat ini, Apri ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, Umar ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1.

    Apri dan Umar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

    Baca: Anggota DPRD Kepri Diperiksa Terkait Korupsi Barang Cukai
     

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id